DPRD Kalteng Akan Bahas Raperda Perseroda

PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalteng Kuwu Senilawati menyampaikan, DPRD Kalteng berencana untuk membahas Raperda perubahan bentuk dari Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) bagi Bank Kalteng, Jamkrida dan Banama Tingang Makmur, sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014.

“Memang kemaren kita membahas mekanisme-mekanisme tahapan pembahasan. Dimana ada tiga Raperda yang diusulkan oleh eksekutif,” ucapnya, Rabu 26 Juli 2023.

Untuk Bank Kalteng sesuai dengan peraturan OJK dan BI dimana pada 2024 nanti, kecukupan modalnya harus Rp.3,5 Triliun. Sehingga jika Pemerintah Provinsi tidak bisa menempatkan dana sebesar itu maka akan kembali pada bentuk yang semula. Namun pihaknya optimis perubahan bentuk perseroan daerah tersebut bisa terwujud.

Sementara itu untuk Jamkrida, jumlah asetnya hingga 2023 ini sekitar Rp. 185 miliar, yang mana skalanya masih kecil untuk menjaminkan kredit. Karena berdasarkan pengamatannya bahwa setiap proyek-proyek juga membutuhkan jaminan dalam hal pengkreditan.

“Perubahan bentuk Jamkrida, diharapkan ekspansi dari skala penjaminan itu tidak hanya di Kalteng namun juga dari daerah lain. Sehingga nantinya akan berpengaruh pada PAD di Kalteng,” lugasnya.

Sementara itu yang menjadi catatan dari mereka, yakni Perusahaan Banama Tingang Makmur dimana dari segi bisnis menjanjikan namun, dari segi dana ternyata defisit. Selain itu pihaknya juga menanyakan tentang strategi agar Perusda Banama Tingang Makmur ini agar dapat menghilangkan defisit dan bisa menghasilkan PAD.

Bahkan Pemerintah Provinsi Kalteng juga menghibahkan modal sebanyak Rp. 5 Miliar untuk Perusahaan Daerah Banama Tingang. Sementara itu untuk hibah diatas Rp. 5 Miliar sesuai aturan mengharuskan adanya persetujuan dari DPRD.

“Nanti kita akan menggelar rapat, agar ketiganya (Bank Kalteng, Jamkrida, Banama Tingang Makmur) dapat memberikan ekspos apa-apa saja yang sudah dilakukan dan apa yang dilakukan dengan perubahan ini nantinya, serta kendala. Sehingga kita bisa mendapatkan gambarannya, jangan sampai ada yang disembunyikan,” ujarnya.

baca juga ...  Dewan Dorong Pemprov Dukung UMKM melalui Kebijakan Anggaran

Kedepannya ada kewajiban pemerintah daerah dengan perubahan yang terjadi yakni perubahan status tersebut. Karena dia menekankan jika ada suntikan dana diatas Rp. 5 Miliar maka kembali lagi harus ada persetujuan dari DPRD. (Hardi)

Bagikan:
Berita Populer