SAMPIT – Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor membuka kegiatan Musyawarah Cabang V Hiswana Migas Sampit, Senin 22 April 2024.
Bupati berharap semoga agenda kegiatan Muscab V ini dapat berjalan lancar dan sukses, juga ketua terpilih serta kepengurusan yang baru Hiswana Migas Sampit semakin dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan di Kabupaten Kotim.
“Masih ada pekerjaan rumah (PR) Hiswana Migas Sampit dan Pemerintah Kabupaten Kotim yang perlu menjadi prioritas penyelesaian tahun 2024,” ungkapnya.
Pada sektor perekonomian ketersediaan BBM dan gas signifikan berpengaruh pada kegiatan transportasi, perikanan, pertanian, UMKM dan sektor lainnya.
Ketersediaan elpiji 3 kilogram, harga eceran tertinggi (HET) dan kelancaran distribusinya menjadi parameter ukur dalam pengendalian inflasi di Kotim.
Pada Maret 2024, kelompok bahan bakar rumah tangga memberikan andil/sumbangan inflasi year on year sebesar 0,03 persen. Sampai tahun ini juga masih belum selesai proses konversi minyak tanah ke elpiji 3 kilogram di enam kecamatan.
Yaitu Kecamatan Kota Besi, Kecamatan Telawang, Kecamatan Mentaya Hulu, Kecamatan Bukit Santuai, Kecamatan Telaga Antang dam Kecamatan Antang Kalang.
Distribusi pangkalan serta harga diatas HET juga terus menjadi permasalahan dari tahun ke tahun diharapkan menjadi prioritas dari Pertamina dan Hiswana Migas Sampit untuk dikendalikan selaku induk dari agen dan pangkalan.
Pemkab Kotim akan terus berkomitmen untuk mendukung Pertamina sebagai operator penyalur migas dalam melaksanakan kebijakan distribusi migas dari Pemerintah Pusat.
Baik pelaksanaan BBM satu harga melalui SPBU satu harga, pembangunan Pertashop di seluruh pelosok serta kegiatan PT Pertamina lainnya.
Ke depan diharapkan sinergitas Pemkab Kotim dan Hiswana Migas dan PT Pertamina akan semakin baik karena potensi permasalahan akan terus bertambah selain masalah rutin yang kita hadapi seperti masalah distribusi, spekulan pelangsir dan juga potensi perubahan harga bbm dalam negeri akibat menyesuaikan situasi politik timur tengah.
Untuk tahun ini selain kegiatan rutin hari besar keagamaan maupun nasional masih tersisa agenda pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten.
“Agar menjadi perhatian jangan sampai ketersediaan BBM dan gas menjadi komoditi politik praktis yang pada akhirnya akan memperkeruh suasana Kamtibmas,” pungkasnya. (Nardi)
