PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), menyampaikan pemandangan umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Cara Angkutan Laut dan Sungai Yang Melintasi di Bawah Jembatan bentang Panjang.
Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Kalteng Yohanes Freddy Ering mengatakan, pihaknya sangat memberikan apresiasi terhadap realisasi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalteng pada Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang mampu mencapai angka Rp 6,730 triliun lebih atau 101,96 persen.
“Dimana pendapatan ini di atas yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 6,601 triliun lebih, sedangkan PAD sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 2,589 triliun lebih atau 106,36 persen dari target yang ditetapkan Rp 2,432 trilion lebih,” ujar Freddy, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin 10 Juni 2024.
Dikatakan Freddy, peningkatan kinerja secara berkesinambungan dari Instansi yang mempunyai kontribusi terhadap pembentukan penerimaan daerah sangat diharapkan agar semakin mampu memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap peningkatan pencapaian target PAD dimasa yang akan datang.
Pihaknya meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) dapat terus berupaya untuk selalu mencari terobosan dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah selain pajak dan retribusi, sehingga kedepan kemampuan untuk terus meningkatkan sumber dan jumiah PAD dapat terus diupayakan, sehingga ratio Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah akan semakin besar terhadap struktur anggaran kita secara keseluruhan, dengan demikian upaya kita untuk mencapai kemandirian anggaran, akan dapat kita upayakan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak ada ketergantungan dari anggaran pusat.
Freddy membeberkan, pihaknya melihat bahwa jumlah realisasi pada masing-masing pos Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2023, belum semuanya berada dibawah anggaran yang tersedia.
“Dengan demikian ini mengindikasikan telah terjadi penghematan atau efisiensi penggunaan anggaran. Namun demikian kami mengharapkan bahwa dengan adanya sisa anggaran lebih yang tidak terserap tersebut, bukan berarti bawa ada program dan kegiatan yang tidak mampu dilaksanakan pada tahun anggaran 2023. Sehingga dapat mengganggu pencapaian target kinerja sebagaimana yang diharapkan,” tuturnya.
Selain itu, Freddy menyampaikan juga tentang Pemandangan Umum tentang Raperda Tata Cara Angkutan Laut Dan Sungai Yang Melintasi Di Bawah Jembatan Bentang Panjang.
Freddy menjelaskan bahwa keberadaan Raperda tersebut harus sesuai dengan berbagai aturan yang ketentuan yang lebih tinggi.
“Sehingga keberadaan Raperda dimaksud, benar-benar mampu menjabarkan dengan tepat, berbagai ketentuan dan aturan secara lebih teknis dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Freddy menegaskan, apapun maksud dan tujuan dari suatu Raperda, keberpihakan aturan tersebut terhadap perlindungan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat umum, adalah merupakan sesuatu yang akan menjadi perhatian pihaknya.
“Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan, maka kami Fraksi PDI Perjuangan, dengan ini menyatakan kami dapat menerima Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2023 dan Raperda dimaksud, untuk di proses dan dibahas dalam tahapan lebih lanjut, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku serta jadwal yang akan ditentukan,” tutupnya.
(Sya’ban)
