SAMPIT- Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor membuka secara resmi sosialisasi laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dan pembinaan bagi pelaku usaha di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah di wilayah setempat.
Sosialisasi LKPM ini diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kotim, di Ballroom hotel Aquarius Sampit, Kamis 20 Juni 2024.
“Kegiatan sosialisasi ini memiliki peran yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas dan transparansi pelaporan investasi di daerah kita,” kata Halikinnor, Kamis 20 Juni 2024.
Menurut Halikinnor LKPM adalah instrumen yang vital dalam memantau realisasi investasi dan perkembangan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Selain itu, dengan adanya pelaporan LKPM ini dapat memberikan data yang akurat dan komprehensif untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kewajiban penyampaian LKPM juga merupakan bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam mendukung upaya pemerintah menciptakan iklim investasi yang transparan dan akuntabel,” lanjut Halikinnor.
Sementara pembinaan bagi pelaku usaha di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah juga tidak kalah pentingnya. pengadaan barang dan jasa yang efisien, transparan, dan akuntabel adalah kunci dari terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
“Melalui kegiatan pembinaan ini, saya berharap para pelaku usaha dapat lebih memahami regulasi dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dan profesional dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah,” bebernya.
Selain Itu, Kepala DPMPTSP Diana Setiawan menyampaikan tujuan dari kegiatan jelas untuk meningkatkan kualitas dan transparansi laporan bagi pelaku usaha secara sistem.
“Sejak 1 juni melalui sistem aplikasi termasuk pelaporan juga semua pelaku usaha wajib untuk menyampaikan laporanya secara sistem. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui nanti, karena LKPM ini akan dipantau oleh Kementrian Investasi,” jelas Diana.
Dijelaskan dalam kegiatan laporan LKPM ini menghadirkan narasumber dari Universitas Negeri Palangka Raya dan dan OPD terkait setempat untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha barang dan jasa agar menjalankan kewajibannya.
“Kegiatan LKPM ini diikuti oleh 100 peserta dari pelaku usaha barang dan jasa ditambah koperasi karena mereka juga pelaku pengadaan barang dan jasa,” jelas Diana.
(Ibra)
