PALANGKA RAYA – Menteri Koordinator Politik (Menkopolhum) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Palangka Raya (UPR), Sebastian Aditya, mengkritisi lemahnya sistem keamanan siber di Indonesia menyusul serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada Kamis 20 Juni 2024 lalu.
Grup Ransomware Brain Chiper berhasil membobol sistem keamanan PDNS, menyebabkan kebocoran data sensitif milik pemerintah dan masyarakat. Data yang terkompromisi meliputi informasi pribadi warga negara Indonesia, data kependudukan, dan catatan penting pemerintahan.
Serangan siber dalam bentuk ransomware terhadap PDNS 2 Surabaya dimulai pada Senin 17 Juni 2024 sekitar tengah malam. Tiga hari kemudian, PDNS mulai terinfeksi malware. Puncaknya, PDNS tidak dapat diakses sejak Kamis 20 Juni 2024, yang berdampak pada layanan publik termasuk Imigrasi.
Baru pada Senin 24 Juni 2024, seminggu setelah serangan pertama, lembaga negara terkait seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan pernyataan pers mengenai situasi tersebut.
Sebastian Aditya menyatakan keprihatinannya atas insiden tersebut. Menurutnya kejadian pembobolan PDNS bukan hanya sekali terjadi. Hal ini katanya membuktikan bahwa pihak BSSN dan Kominfo tidak mampu melakukan pencegahan terhadap hal tersebut.
“Kejadian pembobolan PDNS bukan hanya sekali terjadi, namun hal tersebut tidak juga membuat BSSN dan Kominfo memperbaiki kinerjanya. Jika kejadian ini terjadi setiap tahun, kami khawatir data-data penduduk Indonesia tidak lagi memiliki kerahasiaan dan keamanan,” ujar Sebastian, Selasa 2 Juli 2024.
Tak bisa dipungkiri bahwa serangan siber terhadap PDSN menunjukkan kelemahan yang serius dalam sistem kemanan siber di Indonesia.
Kejadian ini katanya, menunjukkan bahwa investasi besar dalam keamanan siber tidak efektif jika tidak disertai dengan manajemen berkompeten dan respon cepat terhadap ancaman siber.
Sebastian nendesak, pemerintah untuk segera memperbaiki sistem ini dan memastikan bahwa insiden serupa tidak terulang.
“Jika para pejabat yang bertanggung jawab tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, lebih baik copot saja dari jabatannya dan diganti oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas terkait teknologi dan keamanan siber,” tegasnya.
BEM UPR juga mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan nyata dalam melindungi keamanan data nasional.
“Kami berharap pemerintah betul-betul menjaga keamanan data kita, jangan sampai terulang kembali di kemudian hari. Pemerintah harus bertindak dan jangan hanya memberikan klarifikasi yang malah semakin membuat masyarakat geram,” tutupnya.
(Syauqi)
