PANGKALAN BUN – Asisten I Sekda Kotawaringin Barat (Kobar) Tengku Ali Syahbana mengatakan, diantaranya pembiayaan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Kobar, harus ada kesepakatan DPRD.
Hal ini disampaikan Tengku Ali Syahnama mewakili Pj Bupati Kobar Budi Santosa saat menjawab pertanyaan sejumlah awak media, usai Rapat Paripurna Ke-8 Masa Sidang II Tahun 2024, Rabu 31 Juli 2024.
Dalam rapat ini dilakukan penyampaian pidato pengantar oleh Asisten I Setda Kobar Tengku Alisjahbana yang mewakili Pj. Bupati Kobar Budi Santosa mengenai nota keuangan APBD perubahan tahun 2024 sekaligus pembuatan rancangan peraturan daerah (Raperda) perubahan APBD tahun anggaran 2024.
Tengku Alisjahbana, menyampaikan bahwa dalam agenda kali ini Pj. Bupati tidak bisa hadir dalam rapat paripurna ini lantaran sedang dinas luar untuk ekspos Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kotawaringin Lama di Kementerian PUPR.
“Rapat hari ini sesuai agenda adalah jadwal Paripurna masa sidang ke-8 tahun 2024 terkait dengan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. Secara perubahan, kita memang ada defisit, namun kita tetap berpegang pada prioritas kesepakatan dengan DPR, termasuk pembiayaan Pilkada serentak tahun ini,” jelas Tengku Alisjahbana.
Tengku Alisjahbana juga menegaskan bahwa dalam hal Pilkada, domainnya ada di Kesbangpol, karena ada proposal anggaran yang masuk dari berbagai instansi vertikal, baik TNI, Polri, maupun yang lainnya.
“Ini sudah disentralisasikan dan anggaran untuk pendukungannya telah disiapkan,” jelas Tengku Alisjahbana.
Dengan demikian meskipun menghadapi defisit anggaran, Kabupaten Kobar tetap berkomitmen untuk mengutamakan program-program prioritas, termasuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar 27 November 2024.
(man)
