PALANGKA RAYA – Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Agustan Saining, menjelaskan bahwa Program Perhutanan Sosial memiliki lima skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan.
Skema ini menekankan pembangunan kehutanan berbasis masyarakat, dengan tujuan untuk memberdayakan komunitas sekitar hutan agar mandiri dan sejahtera.
Hal tersebut disampaikan Agustan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) 2024 di Aquarius Boutique Hotel, Palangka Raya, Selasa 29 Oktober 2024.
Ia menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas kelompok di kawasan hutan adalah tanggung jawab bersama.
“Peningkatan kapasitas kelembagaan, kawasan, dan usaha kelompok perhutanan sosial harus terus kita dampingi agar masyarakat mampu mencapai kemandirian dan kesejahteraan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Agustan optimis bahwa jika pemberdayaan masyarakat berjalan efektif, maka ketahanan pangan dan ekonomi dapat diwujudkan.
“Ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan adalah program kita bersama, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah. Sebagai pembina, kita harus terus mendukung pelaksanaannya,” tambahnya.
Menurutnya, salah satu faktor penting dalam kemajuan ekonomi adalah sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan mampu bersaing di era global.
Ia berharap perangkat daerah, LSM/NGO, dan lembaga lainnya berkolaborasi untuk menyusun perencanaan yang mendukung peningkatan kapasitas kelompok perhutanan sosial.
“Mari kita tingkatkan kapasitas kelompok agar kompetitif dan berdaya saing,” ungkapnya.
Agustan juga mendorong penciptaan lapangan kerja baru melalui sektor perhutanan sosial. Ia mengajak masyarakat untuk menjadi entrepreneur atau mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) di bidang ini.
“Bangun jejaring pasar produk perhutanan sosial, dampingi masyarakat mulai dari produksi hingga pemasaran,” tambahnya.
(Sya’ban)
