KUALA PEMBUANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah secara virtual, di ruang Rapat Asisten gedung Kantor Bupati Seruyan, Senin 28 Oktober 2024.
Rapat inflasi ini diikuti oleh Asisten Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah (Setda) Seruyan Adhian Noor.
Adhian menyampaikan bahwa IPH Kabupaten Seruyan sendiri sampai dengan minggu ke-4 bulan Oktober 2024 adalah 0,330 dengan omoditas yang turut andil yaitu bawang merah 0,214, minyak goreng 0,176, dan bawang putih 0,162.
Rakor yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri H. Muhammad Tito Karnavian, sementara itu dari Pemkab Seruyan dikuti oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Adhian Noor.
Dalam kesempatan ini, Mendagri memaparkan beberapa program dari Presiden Republik Indonesia, ia berharap agar rapat inflasi mingguan diteruskan.”Kita akan lanjutkan terus untuk menjaga inflasi dan menstabilkan harga barang dan jasa agar tidak memberatkan masyarakat,” ujarnya.
Mendagri juga menekankan beberapa hal diantaranya yaitu emastikan ketersediaan stok/pasokan secara rutin serta melakukan analisis prediksi kenaikan/penurunan harga bahan pangan pokok. Perlu percepatan realisasi impor bahan baku pakan untuk mengatasi permasalahan pakan ternak yang saat ini mengalami keterbatasan stok dan peningkatan harga yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi peternak.
“Perlu antisipasi dampak bencana yang disebabkan kondisi cuaca terhadap produksi pertanian di daerah Pemda agar berkoordinasi dengan BMKG. Perlu lebih merinci jenis komoditas yang mengalami kenalkan dan penurunan harga per hari dan mingguan. Perlu menetapkan target penurunan harga komoditas yang diatas Harga Eceran Tertinggi (HET),” pesannya.
Kemudian lanjutnya, melakukan rekonsiliasi data, mengintegrasikan data-data baik yang ada Kementerian Pertanian kemudian di badan pangan di bulog kementerian perdagangan di daerah- daerah juga agar datanya direkonsiliasi sehingga betul-betul bisa kita mengintervensi secara tepat. Kemendagri akan terus mendorong Pemda untuk melakukan rapat koordinasi 1 Anev Pengendalian Inflasi Daerah sesuai dengan arahan Presiden RI.
“Pengalokasian anggaran untuk mengendalikan Inflasi dengan memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT), langkah yang lebih lebih proaktif Dalam melakukan langkah-langkah konkrit pengendalian inflasi daerah, berbasis data dengan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia setempat serta memperhatikan hasil IPH mingguan.
“Identifikasi penyebab kenalkan harga barang/jasa terutama pangan di Wilayahnya dan mencari solusi untuk segera melakukan intervensi konkrit agar terjadi penurunan harga,” pungkasnya.
(ASY)
