PALANGKA RAYA – Dinamika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kalimantan Tengah (Kalteng) terus berlanjut.
Hingga kini, belum ada pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng. Namun, dua pasangan calon (paslon) saling mengklaim kemenangan.
Paslon nomor urut 2, H. Nadalsyah Koyem-H. Supian Hadi (SHD), serta paslon nomor urut 3, H. Agustiar Sabran-H. Edy Pratowo, masing-masing mengaku unggul dalam perolehan suara. Padahal, KPU masih menjalankan tahapan rekapitulasi hasil pemilihan.
Selain klaim kemenangan, proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) turut menjadi sorotan. Di Kalteng, PSU digelar di tujuh tempat pemungutan suara (TPS), yakni dua TPS di Palangka Raya, dua TPS di Barito Selatan, serta masing-masing satu TPS di Kotawaringin Timur, Katingan, dan Kapuas.
Menanggapi situasi tersebut, Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Katma F. Dirun, yang juga Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalteng, menyatakan harapannya agar tidak terjadi gugatan yang memperpanjang proses Pilkada.
“Kalau kita dari Pemerintah Provinsi sebenarnya berharap tidak perlu ada gugatan. Kita melihat bagaimana proses Pilkada sudah berjalan baik dan lancar. Masyarakat dengan gembira memberikan hak suaranya, jadi seharusnya para elit politik tidak perlu saling gugat,” kata Katma saat diwawancarai seusai membuka acara Sosialisasi Pencegahan Ekstremisme dan Penyalahgunaan Narkoba di Aurilla Hotel, Palangka Raya, Senin 2 Desember 2024.
Katma juga menjelaskan bahwa PSU adalah langkah korektif yang menuntaskan persoalan administratif di TPS tertentu.
“PSU itu adalah salah satu tindakan untuk memperbaiki kesalahan. Jika PSU telah dilakukan, maka permasalahan selesai. Tidak seharusnya PSU menjadi objek yang terus digugat,” tegasnya.
Ia berharap semua pihak dapat menghormati proses yang sedang berjalan dan menunggu hasil resmi dari KPU. Pemerintah Provinsi Kalteng mengimbau agar situasi tetap kondusif demi menjaga stabilitas daerah pasca-Pilkada.
Pilkada Kalteng 2024 menjadi sorotan, tidak hanya karena persaingan ketat antar-paslon, tetapi juga karena tantangan dalam menjaga integritas demokrasi di tengah dinamika politik yang terjadi.
(Sya’ban)
