JAKARTA – Dalam upaya mendukung Program Asta Cita, Percepatan Pembangunan Nasional serta Konektivitas Infrastruktur di daerah dalam mewujudkan Kemandirian dan Ketahanan Pangan Nasional.
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menghibahkan enam) bidang tanah pembangunan Pelabuhan Sungai Mintin, Anjir Sampit, Maliku, Badiri dan Pangkoh kepada BPTD Kelas II Kalimantan Tengah, Kementerian Perhubungan RI.
Acara Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah dari Pemerintah Kabupaten Pulau Pisau kepada Ditjen Perhubungan Darat ini berlangsung di Ruang Rapat Singosari, Gedung Karsa, Kementerian Perhubungan RI, Selasa, 3 Desember 2024.
Hadir dalam acara tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Dapil Kalimantan Tengah, Muhammad Syauqie, Sekretaris Dirjen Perhubungan Darat, Tatang Rustandi, Kabalai BPTD Kelas II Kalimantan Tengah, M. Andi Rachmatullah, Pj Bupati Pulang Pisau, Hj. Nunu Andriani, Ketua DPRD Pulang Pisau, Tandean Indra Bela, Sekretaris Daerah Pulang Pisau, Tony Harisinta, Kadis Perhubungan, Supriyadi, Kadis Pekerjaan Umum Usis I Sangkai, serta sejumlah jajaran Pemkab Pulang Pisau.
Anggota Komisi V DPR RI, Dapil Kalimantan Tengah, Muhammad Syauqie mengucapkan terima kasih atas perhatian serta dukungan dari Kementerian Perhubungan dan Pemkab Pulang Pisau yang berkomitmen dan telah bersinergi demi pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah.
Lanjut Syauqie, Konektivitas Infrastruktur Transportasi di Kalimantan Tengah sebagai salah satu lokasi food estate terbesar di Indonesia perlu di dorong secara serius dan terintegrasi karena Food Estate ini telah menjadi Program Strategis Nasional.
Tambah Syauqie, Keberhasilan Food Estate sebagai program pengembangan pangan terintegrasi sangat bergantung pada efektivitas, konektivitas serta dukungan dari berbagai sektor, Infrastruktur transportasi ada didalamnya.
“Kami mewakili atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memohon dukungan yang lebih besar untuk alokasi infrastruktur darat, sungai laut dan udara kepada Kementerian Perhubungan RI,” tutup Syauqie, Legislator asal Fraksi PAN ini.
(BS-1)
