PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalteng, menggelar Rapat Evaluasi Program Pokja Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi (PPSP) Tahun 2024, di Ruang Rapat Kepala Bappedalitbang, Senin 16 Desember 2024.
Rapat ini juga membahas penyusunan draf Surat Keputusan (SK) Pokja untuk periode 2025-2029, yang bertujuan mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan di bidang perumahan, sanitasi, dan air minum di Kalteng.
Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Pokja PPAS, menjelaskan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan program PPSP tahun 2024 serta membahas langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan sinergi antar instansi terkait.
“Program PPSP di Kalteng sudah melaksanakan berbagai kegiatan koordinasi, fasilitasi, dan pemantauan kepada kabupaten/kota, salah satunya adalah pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Kami juga telah mengusulkan dua kabupaten, Kapuas dan Seruyan, untuk mendapatkan pendampingan implementasi program PPSP pada tahun 2025,” ujar Leonard.
Selain itu, Leonard menekankan pentingnya menyusun perencanaan yang lebih matang untuk tahun 2025, dengan fokus pada kegiatan yang belum terlaksana, seperti Lokakarya SSK, serta advokasi kepada kepala daerah dan legislatif mengenai pentingnya integrasi program sanitasi dalam dokumen perencanaan daerah.
“Kita harus memastikan bahwa pokja provinsi dapat mendukung kabupaten/kota dalam pengembangan SSK serta memberikan fasilitas pendampingan yang lebih intensif untuk mempercepat implementasinya,” tambah Leonard.
Dalam rapat tersebut juga dibahas rencana penggabungan dua pokja, yaitu Pokja PPAS dan Pokja PKP yang selama ini menangani perumahan dan kawasan permukiman.
Gabungan kedua pokja ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi antar perangkat daerah serta mempermudah pencapaian target-target pembangunan di sektor perumahan dan sanitasi.
“Gabungan kedua pokja ini akan memudahkan sinergi dan kolaborasi antar instansi yang terlibat, sehingga dapat lebih fokus dalam menangani permasalahan perumahan, sanitasi, dan air minum di Kalteng,” ujar Leonard.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta beberapa biro dan lembaga terkait lainnya.
(Sya’ban)
