SAMPIT – Persoalan pelayanan di RSUD dr Murjani Sampit terus menerus terjadi dan selama ini seakan tidak pernah dicari jalan keluarnya. Aplikasi selalu jadi alasan sebagai kambing hitam.
Menyikapi hal tersebut, muncul desakan untuk mencopot direktur rumah sakit dr Murjani Sampit hingga meminta aparat penegak hukum (APH) juga turun tangan karena banyak uang negara yang sudah mengalir di rumah sakit namun tidak memberi hasil yang baik untuk pelayanan publik.
Ketua Komunitas Peduli (KPK) Kotawaringin Timur Audy Valent mengatakan carut marutnya pengelolaan Rumah Sakit dr Murjani memperlihatkan ketidakmampuan manajemen rumah sakit dalam mengelola sistem pelayanannya.
“Hampir setiap hari ada laporan permasalahan yang muncul dan dilaporkan masyarakat kepada Ormas, media maupun LSM, semua berkutat tentang pelayanan pada masyarakat yang dinilai bobrok,” kata Audy Valent, Jumat 19 Desember 2024.
Menurut Audy Valent sejak dulu sampai saat ini KPK terus saja melakukan pengawasan, bahkan dari dulu sudah beberapa kali dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD tidak juga terlihat dilakukan pembenahan ke arah yang lebih baik.
“Sampai saat ini masih saja ada keluhan masyarakat, disinilah kelihatan bobroknya pelayanan yang tak ada perubahan. Ini yang perlu evaluasi total oleh Bapak Bupati,” ungkap Audy Valent.
Menurut Audy, hasil kesimpulan akhir dari RDP di DPRD beberapa waktu lalu tidak juga dilaksanakan, sehingga percuma saja dicari solusi lewat RDP di DPRD.
“Lihat saja akan ada lagi masalah kedepannya, kita minta Bupati segera mengganti saja pimpinannya. Cari pengganti yang benar mampu menangani rumah sakit dr Murjani agar tidak ada lagi permasalahan yang itu-itu saja yang disampaikan masyarakat,” pungkas Audy.
Sementara itu aktivis lainnya di Kotim Rudi Irwandi menyebut pelayanan di rumah sakit sering dikeluhkan sebenarnya masalahnya sudah diketahui yakni soal sistem informasi rumah sakit dan jaringan internet
Namun sayang selama ini permasalahan itu tidak diperbaiki dan selama ini selalu aplikasi jadi kambing hitam atas buruknya pelayanan terhadap pasien.
“Berapa sudah duit negara melalui BLUD dihabiskan, maka selayaknya aparat penegak hukum seyogyanya lalukan investigasi atau penyelidikan terkait proyek hingga pengelolaan keuangan rumah sakit dan periksa mutu kualitas pekerjaan mereka, patut dicurigai adanya dugaan korupsi di pengadaan untuk sistem pelayanan rumah sakit,” tegasnya.
(BS-1)
