SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kotim, Senin 14 September 2026.
Penyampaian nota keuangan dan pidato pengantar RAPBD tersebut disampaikan Wakil Bupati Kotim Irawati di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kotim.
Irawati rancangan peraturan daerah dan nota keuangan tentang APBD 2027 merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk mewujudkan pembangunan yang lebih maju, adil dan merata.
“Penyampaian rancangan peraturan daerah dan nota keuangan tentang APBD Tahun Anggaran 2027 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2027, serta mengacu pada KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 yang sebelumnya telah kita setujui dan sepakati bersama,” kata Irawati.
Dalam rancangan struktur APBD 2027 yang disampaikan, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.702.062.053.839.
Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp436.955.249.930 dan pendapatan transfer sebesar Rp1.265.106.803.909. Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah masih tercatat nihil.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.736.103.294.000, sehingga terdapat surplus/defisit anggaran sebesar minus Rp34.041.240.161.
Untuk pembiayaan, perkiraan penerimaan pembiayaan mencapai Rp54.041.240.161, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto sebesar Rp34.041.240.161.
Irawati menjelaskan, arah kebijakan fiskal daerah pada 2027 akan difokuskan pada optimalisasi sektor ekonomi dan infrastruktur.
“Kita fokus pada UMKM, hilirisasi sawit, digitalisasi transaksi daerah, serta perbaikan konektivitas fisik,” ujarnya.
Perbaikan konektivitas tersebut di antaranya diarahkan melalui pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan, jembatan strategis, program keberlanjutan Kotim Bersih serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, Pemkab Kotim juga berkomitmen melanjutkan program pendidikan gratis jenjang SMP, pemberian beasiswa serta pengendalian stunting untuk mendukung implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat.
Irawati menambahkan, belanja daerah juga harus memperhatikan alokasi untuk sejumlah urusan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta kelurahan dan desa.
Namun, angka RAPBD yang disampaikan tersebut masih belum memperhitungkan alokasi pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana dari APBN lainnya.
“Penganggaran dana perimbangan, khususnya dari DAK, akan dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2027 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2027 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Karena itu, apabila pemerintah pusat telah menerbitkan ketentuan terkait DAK, Dana Insentif Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Desa dari APBN, informasi tersebut akan disampaikan dalam rapat gabungan antara pihak eksekutif dan legislatif sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Irawati berharap proses pembahasan hingga penetapan APBD Kotim 2027 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Kita berharap dalam proses penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 ini dapat kita selesaikan sesuai dengan jadwal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (nardi)
