Fraksi PAN Minta Penyaluran Bagi Hasil Rp186,71 Miliar ke Kabupaten/Kota Dilakukan Tepat Waktu

PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menekankan pentingnya ketepatan waktu dan kepatuhan aturan dalam penyaluran dana bagi hasil ke daerah. Fraksi PAN meminta agar tambahan belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota sebesar Rp186,71 miliar dipastikan memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Juru bicara Fraksi PAN, Armada, menjelaskan bahwa kelancaran transfer dana tersebut akan berdampak langsung pada roda pemerintahan di kanupaten dan kota di Kalteng.

“Kepastian penyaluran bagi hasil sangat penting karena berkaitan dengan kemampuan fiskal pemerintah kabupaten dan kota dalam
menjalankan pelayanan serta pembangunan di daerah masing-masing,” ujar Armada saat membacakan pemandangan umum fraksi atas RAPBD 2027 pada rapat paripurna di DPRD Kalteng baru-baru ini.

Selain dana bagi hasil, Fraksi PAN juga menyoroti rencana penggunaan Silpa sebesar Rp350 miliar yang dialokasikan untuk menutup defisit anggaran. Pemerintah Daerah diminta untuk memastikan bahwa dana Silpa tersebut benar-benar tersedia secara riil. Fraksi PAN mengingatkan agar pemanfaatannya tidak mengganggu dana yang sudah memiliki peruntukan khusus (dana terikat) maupun kewajiban mendesak Pemerintah Daerah lainnya.

Sorotan lain juga diarahkan pada aspek perencanaan jangka panjang. Fraksi PAN meminta adanya konsistensi serta transparansi terkait kebijakan dana cadangan sebesar Rp50 miliar yang masuk dalam struktur pembiayaan RAPBD Tahun Anggaran 2027. Kejelasan ini dinilai krusial agar tidak menimbulkan kebingungan dalam tata kelola pembiayaan daerah ke depan.

Selain itu, Fraksi PAN berpandangan bahwa tantangan terbesar APBD bukan semata-mata berapa besar anggaran yang mampu dibelanjakan, tetapi seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat dari sctiap rupiah yang dibelanjakan.

“Karena itu, kualitas belanja harus menjadi perhatian utama, Ruang fiskal yang tersedia harus diprioritaskan untuk memperkuat pelayanan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemeliharaan aset daerah, penanganan kemiskinan, serta percepatan penurunan stunting,” pungkasnya.

(Syauqi)