PULANG PISAU – Kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan Tengah menjadi tanda bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum selesai, meski luas area terbakar terus ditekan. Pemerintah pusat bahkan menyiapkan operasi modifikasi cuaca dari dua pangkalan udara sekaligus, sementara Kementerian Kehutanan mencabut izin usaha lima perusahaan yang dinilai melakukan pelanggaran terkait kebakaran lahan.
Bupati Pulang Pisau H Ahmad Rifa’i yang menghadiri Rapat Evaluasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah di Camppeat KHDTK Tumbang Nusa, Senin 21 September 2026, menegaskan pentingnya kerja bersama dalam menghadapi karhutla. Dalam evaluasi sebelumnya, Rifa’i menyebut penanganan karhutla tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi karena membutuhkan sinergi seluruh pihak. “Tidak ada Superman, yang ada adalah Super Team,” kata Rifa’i.
Rapat tersebut dihadiri Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto. Evaluasi difokuskan pada perkembangan penanganan karhutla, kendala pemadaman, kondisi cuaca, hingga strategi menghadapi asap yang masih bertahan di sejumlah kawasan.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah akan memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia, termasuk water bombing dan operasi modifikasi cuaca. Kendala muncul karena helikopter water bombing tidak dapat beroperasi akibat kondisi penerbangan, sementara pesawat operasi modifikasi cuaca dari Bandara Tjilik Riwut juga belum dapat terbang karena jarak pandang yang rendah akibat kabut.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, operasi modifikasi cuaca akan dialihkan menggunakan pesawat dari Pangkalan Bun dan Sampit. Langkah ini dilakukan setelah adanya informasi BMKG mengenai potensi awan hujan pada 21 hingga 28 September 2026. Pemerintah berharap peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu menurunkan hujan di wilayah yang membutuhkan.
Selain penanganan dari udara, Raja Juli mengumumkan pencabutan izin usaha lima perusahaan yang berada di Kalimantan. Lima perusahaan tersebut yakni PT Wana Jena Lesari Jaya di Sanggau dan Kubu Raya, Kalimantan Barat; PT Prima Multibuana di Banjar, Kalimantan Selatan; PT Pancaran Wananusa di Lamandau, Kalimantan Tengah; PT Grace Putri Perdana di wilayah Lamandau, Sukamara dan Ketapang; serta PT Bagus Wahana Lestari di Kapuas, Kalimantan Tengah.
Raja Juli menyebut total luas konsesi lima perusahaan tersebut mencapai sekitar 92.464 hektare. Pencabutan izin, menurutnya, merupakan bagian dari proses penegakan hukum Kementerian Kehutanan terhadap perusahaan yang dinilai mengabaikan kewajiban menjaga kawasan konsesinya dari kebakaran dan pembiaran.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan persoalan karhutla di Kalteng bukan semata-mata soal luas lahan yang terbakar. Ia menyebut sekitar 180 hektare area terbakar sebelumnya telah ditangani pasukan darat, dengan sekitar 150 hektare berhasil dipadamkan dalam satu hari sehingga tersisa sekitar 30 hektare yang masih dalam penanganan.
Namun, lahan gambut memiliki karakter berbeda karena api dapat kembali muncul setelah sebelumnya dinyatakan padam. Pada saat yang sama, titik kebakaran baru terus bermunculan. Kondisi tersebut membuat upaya pemadaman harus berjalan bersamaan dengan pencegahan munculnya titik api baru agar luas kebakaran benar-benar terus menurun.
Suharyanto menjelaskan asap juga tidak dapat dihilangkan dengan teknologi secara langsung. Menurutnya, kondisi atmosfer yang membantu mengurangi asap sangat bergantung pada angin dan hujan. Karena itu, pemerintah kini mengupayakan operasi modifikasi cuaca melalui dua pangkalan udara, sembari memanfaatkan prediksi BMKG mengenai potensi hujan. Dengan strategi darat, udara, penegakan hukum dan modifikasi cuaca yang berjalan bersamaan, pemerintah berupaya menekan karhutla sekaligus mengurangi dampak asap terhadap masyarakat. (denny)
