SUKAMARA – Bupati Sukamara Masduki menegaskan langkah pemerintah daerah dalam menyikapi kelangkaan BBM dan antrean panjang di SPBU adalah menghentikan aktivitas pelangsir.
Kebijakan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kondisi antrean di SPBU. Setelah aktivitas pelangsir dihentikan, antrean kendaraan yang sebelumnya mengular dalam dua bulan terakhir mulai terurai.
“Upaya tegas kita adalah menghentikan kegiatan pelangsir. Setelah itu kita lihat antrean di SPBU sudah bisa diurai dan tidak lagi mengular,” tegas Masduki.
Namun, penghentian aktivitas pelangsir juga memunculkan persoalan baru, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pelosok dan membutuhkan akses BBM di luar kawasan SPBU.
Masduki mengatakan, pemerintah daerah saat ini masih berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk mencari solusi terkait mekanisme distribusi BBM agar dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat pengecer.
“Kita masih berkoordinasi dan menunggu aturan dari Pertamina terkait bagaimana distribusi BBM ini bisa sampai ke tingkat pengecer,” jelasnya.
Menurutnya, persoalan distribusi menjadi perhatian karena pelayanan BBM saat ini masih terpusat di SPBU. Sementara di Kabupaten Sukamara hanya terdapat dua SPBU yang melayani kebutuhan masyarakat.
“Pelayanan terakhir BBM kan hanya sampai SPBU. Sementara SPBU kita hanya ada dua. Jadi memang di daerah pelosok harga BBM bisa sangat mahal,” ujar Masduki.
Untuk memperluas akses masyarakat terhadap BBM, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah satunya dengan mendorong keberadaan Pertashop di setiap desa, rencana tersebut bisa direalisasikan tahun depan.
Masduki berharap keberadaan Pertashop dapat menjadi solusi jangka panjang sehingga masyarakat di desa dan wilayah pelosok tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM dengan harga yang terjangkau.
“Kita juga melalui BUMD mendorong agar setiap desa ada Pertashop, sehingga tidak ada lagi kelangkaan BBM di desa maupun daerah pelosok,” pungkasnya. (enn)
