SUKAMARA – Pemerintah Kabupaten Sukamara memperkuat pengawalan terhadap pemenuhan hak masyarakat dalam program kebun plasma. Pemerintah memastikan proses penetapan calon penerima kebun masyarakat dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Tindak Lanjut Surat Keputusan (SK) Bupati terkait calon penerima kebun plasma di Kecamatan Permata Kecubung bersama PT Sumber Mahardhika Graha.
Rapat ini menjadi bagian dari proses memastikan pelaksanaan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) benar-benar berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhak.
Bupati Sukamara, Masduki, menegaskan bahwa penetapan calon penerima menjadi tahapan penting yang harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Hal ini penting untuk memastikan masyarakat yang memenuhi persyaratan memperoleh haknya secara proporsional,” ujarnya, Jumat 25 September 2026.
Menurut Masduki, pemerintah daerah akan terus mengawal proses tersebut hingga tahapan pembangunan kebun plasma dapat terealisasi dengan baik. Kepastian penerima menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan agar program tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Pemkab Sukamara juga berharap kebun plasma tidak sekadar menjadi pemenuhan kewajiban perusahaan, tetapi mampu memberikan manfaat ekonomi secara nyata bagi masyarakat lokal.
“Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong pengelolaan potensi perkebunan agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mendukung peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Sukamara,” katanya.
Pemerintah daerah mendorong seluruh pihak yang terlibat untuk menjaga proses tetap terbuka serta mengedepankan kepentingan masyarakat.
Dengan pengawalan tersebut, program FPKM diharapkan dapat memberikan kepastian hak sekaligus menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Permata Kecubung. (enn)
