SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menegaskan kebijakan pembelajaran selama kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing wilayah dan sekolah.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak ingin menerapkan kebijakan yang bersifat menyamaratakan karena kondisi kualitas udara di setiap kecamatan maupun kawasan berbeda-beda.
“Kalau kita membuat aturan secara umum untuk semua wilayah tentu tidak sama. Ada daerah yang kondisi udaranya masih baik dan tidak terdampak asap, sementara di tempat lain mungkin berbeda,” kata Halikinnor, Sabtu 26 September 2026.
Karena itu, Pemkab Kotim melalui Dinas Pendidikan dan koordinator pendidikan di lapangan diminta terus memantau perkembangan kualitas udara untuk menjadi dasar pengambilan keputusan.
Ia menjelaskan, apabila kabut asap berada pada tingkat yang dapat membahayakan kesehatan peserta didik, maka sekolah harus menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sebaliknya, jika kondisi udara dinilai aman dan tidak mengganggu kesehatan, kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan secara tatap muka.
“Kalau asapnya pekat dan membahayakan kesehatan anak-anak, tentu dilakukan belajar jarak jauh. Tetapi kalau kondisi udara cukup baik dan aman, bisa tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka,” ujarnya.
Halikinnor menilai pembelajaran tatap muka memang masih menjadi pilihan terbaik bagi siswa karena dinilai lebih efektif dibandingkan pembelajaran jarak jauh.
Menurutnya, interaksi langsung antara guru dan peserta didik memberikan hasil yang lebih optimal dalam proses belajar mengajar.
“Belajar tatap muka tentu berbeda dengan belajar jarak jauh. Untuk anak-anak, pembelajaran langsung di sekolah lebih optimal dan lebih baik selama kondisi memungkinkan,” tegasnya.
Dengan kebijakan tersebut, sekolah-sekolah di Kotim diharapkan dapat menyesuaikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar berdasarkan kondisi kualitas udara di lingkungan masing-masing, dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik. (nardi)
