PANGKALAN BUN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Mulyadin, menyampaikan bahwa DPRD Kobar tidak berdiam diri terhadap permasalahan yang dialami masyarakat saat ini, yakni perihal pemadaman listrik secara bergilir dan antrian panjang di SPBU.
“Setiap ada keluhan dari masyarakat DPRD Kobar selalu merespon, seperti beberapa bulan yang lalu ada pemasangan spanduk di pagar depan halaman kantor DPRD, dimana dalam spanduk tersebut menyebut bahwa DPRD Kobar diam diri bahkan terkesan menghilang disaat masyarakat tengah menghadapi permasalahan PLN dan BBM,“ kata Mulyadin, Kamis 15 Oktober 2026.
Dengan adanya spanduk tersebut menyampaikan ucapan terima kasih, karena itu aspirasi dari masyarakat sebagai masukan dan evaluasi kami. Dimana masyarakat berhak menyampaikan aspirasinya kepada kami, dan kami siap menyikapi permasalahan PLN dan BBM, karena kami tidak berdiam diri,” imbuhnya.
Dijelaskan Mulyadin, dengan adanya aspirasi masyarakat pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pihak PT PLN UP3 Pangkalan Bun dan Pertamina Patra Niaga, untuk mengetahui permasalahan yang terjadi saat ini, dengan adanya pemadaman bergilir ditambah untuk mendapatkan BBM harus melalui antrian panjang, keduanya sangat mengganggu aktivitas masyarakat secara keseluruhan.
“Saat pertemuan dengan kami, pihak PLN UP3 Pangkalan Bun menyampaikan adanya kerusakan teknik di wilayah Kalimantan Selatan, sehingga berdampak untuk wilayah Kalimantan Tengah, dan kami pun berharap krisis listrik ini bukan karena adanya isu yang pusat mengenai dugaan korupsi sehingga tidak berdampak berkurangnya stok batu bara, yang jelas kami pun menekan kepada PLN agar transparan, karena pemadam ini merugikan masyarakat,” ucap Mulyadin.
Sama halnya dengan masalah antrian BBM, menurut Mulyadin, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina, dan didapati keterangan bahwa stok BBM aman untuk wilayah Kabupaten Kobar. Akan tetapi di SPBU masih terjadi antrian panjang yang mengganggu lalu lintas.
“Kami beranggapan jika stok aman dan SPBU masih terjadi antrian, bahkan antrian tersebut didominasi dengan pelangsir, maka kami harapkan pihak SPBU pun harus tegas kepada masyarakat yang membeli berlebihan, sebab bukan rahasia Umum lagi, selama ini ada kerjasama antara pelangsir dengan operator SPBU, dimana para pelangsir pun harus membayar kepada operator, hal ini pun yang mempengaruhi harga BBM di eceran mahal,” ujar Mulyadin.
Untuk mengurai antrian lanjut Mulyadin, maka pihak kepolisian atau tim Satgas BBM harus melakukan Sidak kesetiap SPBU, karena saat ini kendaraan yang digunakan untuk melangsir BBM bukan kendaraan yang telah di modifikasi, akan tetapi kendaraan yang masih bagus, dan mereka bisa mengisi BBM secara berulang-ulang.
“Kami pun bersama tim Satgas BBM dalam waktu dekat ini akan turun lapangan, kami harapkan pihak SPBU pun harus pro aktif membantu agar tidak melayani penjualan BBM yang berlebihan, kerjasama ini kami yakini akan mengurai antrian di SPBU,” tegas Mulyadin.
Mulyadin pun berharap masyarakat bijak dalam menyikapi situasi dan kondisi saat ini, dimana masalah PLN mau pun BBM ini terjadi bukan di wilayah Kotawaringin Barat saja, dimana pemerintah daerah dan DPRD Kobar pun tidak tinggal diam menanggapi permasalahan tersebut. (man)
