SAMPIT – Rencana pembangunan gedung serbaguna berkapasitas besar dengan anggaran Rp149 miliar oleh Pemkab Kotawaringin Timur (Kotim) di era pemerintahan Halikinnor mendapat sorotan positif dari kalangan pengamat.
Pengamat Kebijakan Publik Kabupaten Kotawaringin Timur, Riduan Kesuma, menilai proyek tersebut sebagai harapan baru dan langkah berani dalam membangun sarana publik yang selama ini belum dimiliki Kotim.
“Dengan membangun gedung serbaguna berkapasitas besar dapat membawa perubahan dan peningkatan PAD di masa yang akan datang. Meskipun anggarannya mencapai Rp149 miliar terkesan cukup besar, namun tidak mengabaikan juga pembangunan di desa dan kecamatan,” ujar Riduan kepada http://beritasampit.co.id, Selasa 5 November 2026
Menurutnya, dampak pembangunan gedung ini akan sangat signifikan bagi daerah. Selama ini Kotim kesulitan menggelar event besar, baik event pemerintahan maupun event nasional dan daerah karena keterbatasan tempat representatif.
Jika gedung serbaguna ini terwujud, semua kegiatan bisa terpusat di satu tempat.
“Semua kegiatan pemerintah maupun even-even nasional dan daerah dapat dilaksanakan di satu tempat ini. Yang paling penting, nantinya akan melibatkan UMKM di Kotim dalam setiap penyelenggaraan even-nya dan sudah pasti akan berdampak positif juga dalam perekonomian Kotim ke depannya,” jelasnya.
Riduan juga memberikan catatan penting terkait pengelolaan gedung setelah selesai dibangun. Ia berharap gedung tersebut tidak dikelola oleh OPD yang sudah ada agar manajemennya lebih fokus dan profesional.
“Saya berharap setelah selesai nanti gedung serbaguna ini agar dikelola secara terpisah dari OPD yang sudah ada supaya managementnya dapat terarah dan bisa mandiri. Lakukan saja pengelolaannya bisa bersifat sosial, semi profit maupun profit oriented,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya Riduan mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi kepemudaan (OKP), dan tokoh masyarakat di Kotim untuk mendukung proyek tersebut, namun tetap melakukan pengawasan agar pembangunan berjalan transparan.
“Melalui kesempatan ini saya berharap semua elemen masyarakat dan OKP kita bersikap mendukung pembangunan gedung serbaguna ini oleh pemerintah dan kita meminta dalam pembangunannya semua elemen masyarakat termasuk OKP mengawasi pembangunannya secara transparan,” pungkasnya.
Sebelumnya, pembangunan gedung serbaguna di kawasan Lingkar Selatan seluas 3,7 hektare ini memang masih menjadi perdebatan soal skema anggaran.
Bupati Kotim Halikinnor memproyeksikan pembangunan bertahap selama dua tahun dengan tahap pertama Rp49 miliar dan sisanya Rp100 miliar, plus pematangan lahan sekitar Rp9 miliar.
Sementara Sekretaris Komisi IV DPRD Kotim Muhammad Idi menyebut rencana itu sudah disetujui komisi untuk dituntaskan dalam satu tahun anggaran di APBD murni 2027 dan masuk di program Dinas Cipta Karya.(BS-1)
