PULANG PISAU – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, mematangkan lima rancangan produk hukum daerah melalui proses pengharmonisasian bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Pembahasan yang berlangsung Senin 9 November 2026 tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari pengelolaan aset daerah, penyesuaian retribusi, pelayanan rumah sakit, pencegahan narkotika hingga penyediaan air minum.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pulang Pisau, Marhaendra, menjadi salah satu unsur perangkat daerah yang terlibat dalam pembahasan tersebut. Kehadiran Kesbangpol berkaitan dengan rancangan peraturan mengenai fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, yang membutuhkan landasan hukum dalam pelaksanaan koordinasi dan langkah pencegahan di daerah.
Marhaendra menilai pengaturan mengenai pencegahan dan pemberantasan narkotika memiliki arti penting dalam mendukung upaya pemerintah daerah melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Melalui regulasi yang jelas, pelaksanaan program pencegahan diharapkan dapat berjalan lebih terarah dengan melibatkan perangkat daerah dan unsur terkait.
Selain rancangan terkait narkotika, empat produk hukum lainnya turut dibahas, yakni perubahan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perubahan tarif Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha, penyesuaian rincian objek retribusi atas pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Pulang Pisau, serta Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2020–2040. Kelima rancangan tersebut memiliki ruang lingkup berbeda, tetapi sama-sama berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, mengapresiasi kolaborasi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Menurutnya, pengharmonisasian merupakan tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan memiliki kesesuaian substansi, landasan yuridis, serta rumusan norma yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Ia menjelaskan, kualitas sebuah produk hukum tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya prosedur pembentukan, tetapi juga oleh kemampuan aturan tersebut menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan Kanwil Kementerian Hukum diperlukan agar regulasi yang disusun memiliki kepastian hukum dan dapat diterapkan secara efektif.
Rapat pengharmonisasian tersebut turut melibatkan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, perwakilan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Bapperida, Kepala Badan Pendapatan Daerah, perangkat daerah terkait, Bagian Hukum Sekretariat Daerah serta pejabat fungsional. Melalui pembahasan lintas sektor ini, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau berharap kelima rancangan dapat disempurnakan sebelum melanjutkan tahapan pembentukan peraturan daerah, sehingga nantinya menjadi instrumen hukum yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. (denny)
