PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menilai pemerintah daerah perlu melakukan penataan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN), terutama untuk mengantisipasi banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun.
“Kebutuhan tenaga baru perlu diperhatikan agar pelayanan publik dan jalannya pemerintahan tetap berjalan optimal. Terlebih, sejumlah posisi yang ditinggalkan pegawai pensiun perlu diisi oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan,” ucapnya, Selasa 10 November 2026.
Gelombang pegawai yang pensiun cukup banyak. Artinya, untuk mengisi kekosongan tersebut, kemungkinan perlu tenaga-tenaga baru guna mendukung jalannya pemerintahan.
“Meski demikian, mengakui penataan kebutuhan ASN bukan perkara sederhana. Sebab, di satu sisi masih terdapat organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengalami kekurangan pegawai, sementara di sisi lain ada pula yang dinilai memiliki jumlah tenaga cukup banyak,” tambahnya.
Karena itu, menilai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) perlu melakukan pemetaan dan evaluasi secara menyeluruh agar penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan masing-masing perangkat daerah.
“Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar kebijakan pemenuhan kebutuhan ASN tetap berjalan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” tambahnya.
Selain itu berharap penataan kepegawaian dapat dilakukan secara tepat dan proporsional. Dengan demikian, kebutuhan tenaga kerja di lingkungan Pemkot Palangka Raya dapat terpenuhi tanpa mengabaikan ketentuan pengelolaan anggaran.
“Pentingnya ketersediaan SDM yang memadai untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah,” ungkapnya. (yud)
