KASONGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar rapat pembahasan Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN) Kabupaten Katingan Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Katingan, Selasa 10 November 2026.
Rapat ini bertujuan memperkuat deteksi dini terhadap berbagai potensi kerawanan sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Katingan.
Kegiatan dipimpin langsung Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan, Roby, serta dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan maupun perwakilan yang ditunjuk.
Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Nomor 200.4.4/e-1189/Polpum tertanggal 6 November 2026 tentang Pemberitahuan Pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan, Roby mengatakan, bahwa Pemkab Katingan berupaya memperoleh data dan gambaran objektif mengenai tingkat kewaspadaan daerah berdasarkan sejumlah indikator nasional yang telah ditetapkan.
“Hasil pengukuran tersebut nantinya akan menjadi bahan analisis untuk memetakan potensi kerawanan serta menyusun rekomendasi kebijakan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengambil langkah pencegahan dan penanganan secara lebih dini terhadap berbagai potensi gangguan yang dapat memengaruhi stabilitas daerah,”ujarnya.
Menurutnya, Adapun survei pengukuran IKN Kabupaten Katingan Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung selama satu bulan, mulai 9 November hingga 9 Desember 2026. Pengumpulan data dilakukan secara digital melalui tautan resmi https://gardanusa.c-software.id.
Dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan mengisi survei tersebut. Responden yang dilibatkan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pelaku usaha, petani, nelayan, mahasiswa, pekerja swasta, tenaga honorer, ibu rumah tangga, hingga masyarakat umum.
“Partisipasi masyarakat diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi kewaspadaan di Kabupaten Katingan. Data yang terkumpul diharapkan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam memperkuat deteksi dini, mengantisipasi potensi gangguan, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ungkapnya.
(Bitro)
