SAMPIT – Kabar mengenai pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 yang disebut-sebut berlangsung November belum bisa dipastikan. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat terkait jadwal maupun kepastian penerimaan tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim, Kamaruddin Makkalepu mengatakan, hingga Rabu 11 November 2026, belum ada pemberitahuan tertulis yang diterima pemerintah daerah mengenai pelaksanaan seleksi CPNS tahun ini.
Meski informasi jadwal November ramai beredar di media sosial, pihaknya tidak ingin berspekulasi sebelum ada keputusan resmi dari kementerian terkait.
“Namun, kita tetap berpedoman pada kebijakan tertulis yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Karena sampai sekarang belum ada informasi resmi, kami belum bisa memastikan jadwal maupun mekanismenya,” ujarnya.
Kamaruddin mengungkapkan, Pemkab Kotim sebelumnya telah menyampaikan usulan kebutuhan aparatur sipil negara kepada pemerintah pusat. Total ada 365 formasi CPNS yang diajukan, meliputi tenaga pendidik, kesehatan, dan tenaga teknis.
Kebutuhan guru menjadi porsi terbesar dalam usulan tersebut. Sementara tenaga kesehatan dan teknis juga diusulkan untuk mengisi kebutuhan pegawai pada sejumlah perangkat daerah.
Namun, angka tersebut belum menjadi kuota yang dipastikan akan diterima Kotim. Sebab, persetujuan akhir dan jumlah formasi yang diberikan sepenuhnya menunggu keputusan pemerintah pusat.
“Jumlah 365 formasi tersebut masih sebatas usulan. Kami belum mengetahui apakah seluruhnya akan disetujui atau ada perubahan dari pemerintah pusat. Saat ini kami masih menunggu hasil pembahasan dan penetapan formasi dari kementerian terkait,” terangnya.
Ia menjelaskan, apabila formasi telah ditetapkan, biasanya instansi daerah yang memperoleh alokasi akan mengikuti pembahasan teknis melalui focus group discussion (FGD).
Dalam forum itu, pemkab akan mendapatkan penjelasan mengenai petunjuk pelaksanaan, mekanisme, serta tahapan seleksi. Pembahasan juga melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai bagian dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas).
“Setelah formasi ditetapkan, biasanya instansi yang mendapatkan alokasi akan diundang untuk mengikuti pembahasan atau FGD. Di sana akan disampaikan petunjuk pelaksanaan dan teknis seleksi selanjutnya,” jelasnya.
Sampai saat ini, BKPSDM Kotim juga belum menerima undangan pembahasan teknis tersebut. Pemkab pun masih menunggu perkembangan kebijakan dari pusat sebelum memberikan kepastian kepada masyarakat terkait penerimaan CPNS 2026. (Nardi)
