KASONGAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan, Fahmi Fauzi, meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan terhadap pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjelang akhir tahun.
Menurut Fahmi, pengawasan diperlukan untuk memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyaluran bahan bakar, khususnya jenis Pertalite.
Ia menyoroti kondisi salah satu SPBU di Kecamatan Pulau Malan yang disebut kerap tutup setiap kali masyarakat hendak membeli BBM. Kondisi tersebut membuat warga kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk kebutuhan kendaraan mereka.
” Masyarakat mengeluh karena tidak kebagian BBM untuk kendaraannya. Setiap melintasi SPBU tersebut selalu kosong, sehingga masyarakat yang ingin mengisi BBM harus membeli di warung eceran,” kata Fahmi Fauzi, Sabtu 14 November 2026.
Politisi Partai Nasdem itu berharap pemerintah daerah tidak hanya menerima laporan masyarakat, tetapi juga turun langsung melakukan pengawasan terhadap aktivitas penyaluran BBM di lapangan.
Fahmi menilai, lemahnya pengawasan berpotensi membuka peluang bagi oknum tertentu untuk melakukan penimbunan BBM. Karena itu, distribusi Pertalite harus menjadi perhatian serius agar stok yang tersedia benar-benar sampai kepada masyarakat.
“Jangan sampai stok BBM jenis Pertalite ini ada oknum yang mempermainkannya,” tegasnya.
Selain meminta pengawasan pemerintah, Fahmi juga mengingatkan seluruh pengelola SPBU di Kabupaten Katingan agar tidak melayani pembelian BBM oleh para pelansir, terutama pembelian menggunakan jeriken yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Menurut dia, praktik pembelian BBM dalam jumlah besar oleh pihak tertentu dapat mengganggu ketersediaan bahan bakar dan merugikan masyarakat yang membeli sesuai kebutuhan sehari-hari.
“Kasihan masyarakat kita yang memang membeli BBM sesuai kebutuhan. Bahkan ini juga bisa menyebabkan kelangkaan. Ini yang bahaya,” pungkasnya.
(Bitro)
21 Oktober 2026
14:04
