Baliho Tuntutan Rp5 Miliar Dicopot, PT MAP Sebut Perkara Belum Berkekuatan Hukum Tetap

IST/BERITASAMPIT - Pemasangan Baliho oleh Rudiyanto dkk atas putusan gugatan melawan PT MAP.

SAMPIT – Perselisihan antara warga bernama Rudiyanto dengan PT Mulia Agro Permai (MAP) terus bergulir.

Setelah Pengadilan Negeri (PN) Sampit mengabulkan sebagian gugatan warga dan menghukum PT MAP membayar ganti rugi Rp5 miliar, pihak penggugat melakukan langkah dengan memasang baliho di area perusahaan.

Baliho Tuntutan Dipasang

Baliho tersebut dipasang oleh Rudiyanto dkk, yang didampingi tim hukumnya Nurahman Ramadani bersama Teguh Eko Yulianto, Ranu Wijaya dan Dwian Abdi Dewantara.

Dalam baliho itu, mereka meminta PT MAP segera melaksanakan putusan PN Sampit Nomor 24/Pdt.G/2026/PN Spt yang dibacakan pada 6 November 2026.

Selain tuntutan pembayaran ganti rugi Rp5 miliar, baliho tersebut juga meminta PT MAP tidak melakukan kegiatan atau aktivitas apa pun di areal objek perkara sebelum putusan dilaksanakan atau terdapat putusan lain yang membatalkannya.

Kuasa hukum penggugat, Nurahman Ramadani, mengatakan pemasangan baliho dilakukan setelah pihaknya terlebih dahulu menyurati perusahaan untuk meminta pertemuan dan mediasi.

Namun, menurutnya, PT MAP menolak permintaan tersebut dengan alasan masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding.

“Kami sebelumnya sudah bersurat kepada perusahaan untuk melakukan mediasi. Namun perusahaan menjawab tidak mau karena akan mengajukan banding,” kata Nurahman, Senin 16 November 2026.

Karena itu, pihaknya memasang baliho untuk menyampaikan isi putusan PN Sampit yang telah dibacakan.

Nurahman menyebut baliho dipasang pada 13 November 2026. Namun ketika pihaknya kembali melakukan pengecekan esok hari tanggal 14, baliho tersebut sudah tidak berada di lokasi.

“Kami pasang tanggal 13, tanggal 14 kami cek sudah dicopot. Maka kami laporkan atas pengrusakan itu,” ujarnya.

Menurut Nurahman, pihaknya akan menempuh proses hukum terkait pencopotan baliho tersebut. Selain itu, persoalan sengketa lahan ini juga disebut akan dibawa ke DPR RI untuk dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP).

Pemasangan Baliho Disebut Tidak Berdasar

Menanggapi hal tersebut kuasa hukum PT MAP, Yasmin menyatakan keberatannya dan menyebut pemasangan itu tidak ada dasar yang jelas dan bahkan tim hukum lawan mereka itu tidak paham dengan persoalan tersebut.

Mengingat perkara itu belum berkekuatan hukum tetap, bahkan sebelumnya mereka telah menyampaikan sikap perusahaan terkait putusan tersebut yakni akan melakukan upaya hukum.

baca juga ...  Rumah Milik Warga Terbakar di Desa Basawang Usai Salat Jumat

Yasmin juga mengaku secara resmi sudah membalas surat tim hukum Rudiyanto di mana dalam surat yang ditujukan kepada Kantor Hukum Nurahman Ramadani & Partner, Yasmin menyebut putusan PN Sampit Nomor 24/Pdt.G/2026/PN Spt yang dibacakan pada 6 November 2026 belum berkekuatan hukum tetap.

Menurutnya, berdasarkan ketentuan yang berlaku, para pihak masih memiliki hak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan diucapkan secara elektronik.

Akan Melakukan Upaya Hukum Banding

Pemasangan Baliho oleh pihak Rudiyanto, PT MAP menilai itu sikap terburu-buru dan perkara tersebut masih berada dalam proses hukum dan belum dapat dianggap selesai,.

“Untuk saat ini MAP tidak dapat memenuhi permintaan pertemuan maupun melakukan musyawarah,” demikian sikap PT MAP melalui kuasa hukumnya.

“Ini belum sampai 14 hari setelah putusan itu mereka sudah memasang baliho itu, tidak bisa seperti itu, kami menilai ini sudah menyalahi karena belum inkrah dan kami akan lakukan upaya hukum banding,” tegas Yasmin.

Menurutnya upaya Rudiyanto dan kuasanya memasang baliho adalah bentuk sikap anarkis, tidak prosedural dan tidak profesional.

Karena kata dia memasang di luar isi putusan yang menerangkan berada di luar HGU dan di luar parit pembatasan, serta mereka memasang baliho di dalam HGU bahkan jauh masuk kedalam HGU hingga blok M 29/30 tentu ini merugikan perusahaan.

Sebelumnnya dalam perkara tersebut, majelis hakim PN Sampit memang mengabulkan sebagian gugatan Rudiyanto dkk. Hakim menyatakan para penggugat sebagai pemilik sah tanah objek sengketa seluas 28 hektare yang berada di luar areal HGU Nomor 30 Tahun 2005 atas nama PT MAP dan di luar parit batas yang dibuat perusahaan.

Majelis hakim juga menyatakan tindakan PT MAP menanam, merawat dan menguasai kelapa sawit di atas bagian tanah di luar areal HGU tanpa hak sebagai perbuatan melawan hukum.

Atas hal tersebut, PT MAP dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp5 miliar kepada para penggugat serta biaya perkara Rp2,212 juta.

Namun, putusan tersebut belum mengakhiri sengketa karena masih terbuka upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Sengketa lahan antara Rudiyanto dkk dengan PT MAP sendiri telah berlangsung selama beberapa tahun dan sebelumnya juga telah melalui sejumlah upaya penyelesaian.

Perkara perdata tersebut akhirnya diputus PN Sampit setelah pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dilakukan pada 7 Agustus 2026. (Nardi)

baca juga ...  PKB Kukuhkan Pengurus DPC, Target Raih Kursi Pimpinan DPRD Kotim
Bagikan:
Berita Populer