DPRD Kalteng Minta Dinas Perkimtan Perkuat Perencanaan Berbasis Data untuk Tangani RTLH

SYAUQI/BERITA SAMPIT - Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Abdul Hafid.

PALANGKA RAYA – Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kalteng untuk mengoptimalkan program penanganan kawasan kumuh dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di seluruh wilayah provinsi.

Dorongan tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Abdul Hafid, usai rapat kerja bersama Dinas Perkimtan Kalteng. Ia berharap seluruh program yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara maksimal sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.

“Harapan kita agar semua program tersebut bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pagu anggaran yang sudah direalisasikan, sehingga kawasan kumuh bisa berkurang,” ujar Abdul Hafid, Rabu, 18 November 2026.

Menurutnya, penanganan kawasan permukiman tidak hanya berfokus pada pengurangan kawasan kumuh, tetapi juga mencakup perbaikan RTLH melalui program bantuan sosial (bansos). Meski demikian, ia mengakui kebutuhan masyarakat terhadap bantuan perbaikan rumah tersebut masih belum sepenuhnya dapat terpenuhi.

“Walaupun memang dari sisi kebutuhan saat ini belum tercukupi semuanya, harapannya pelaksanaannya bisa dimaksimalkan,” katanya.
Abdul Hafid juga meminta Dinas Perkimtan memperkuat perencanaan program ke depan. Hal ini dinilai penting mengingat jumlah RTLH yang membutuhkan penanganan masih cukup banyak, sementara kemampuan anggaran pemerintah terbatas.

Terkait wilayah dengan tingkat kebutuhan penanganan RTLH yang tinggi, ia menyebut Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) sebagai salah satu daerah yang memerlukan perhatian serius. Namun, persoalan tersebut pada dasarnya masih ditemukan secara merata di berbagai kabupaten dan kota di Kalteng.

“Salah satunya di Kotim, namun pada prinsipnya merata di semua daerah. Untuk menentukan daerah mana yang paling banyak kebutuhannya, tentu harus berpegang pada data yang ada,” jelasnya.

Selain persoalan RTLH dan kawasan kumuh, Abdul Hafid menyebut aspirasi masyarakat terhadap peningkatan infrastruktur lingkungan khususnya perbaikan jalan dan drainase juga masih cukup tinggi.

Karena itu, Politisi Fraksi PAN ini berharap Pemprov Kalteng semakin memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan tata kelola kawasan permukiman, terutama di wilayah-wilayah yang masih masuk kategori kumuh.

“Penanganan yang terencana, berbasis data, dan dilaksanakan secara berkelanjutan diperlukan agar program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tandasnya.

(Syauqi)

baca juga ...  Perkuat Pengembangan SDM Kalteng, DPRD Teken Kerja Sama dengan UMPR
Bagikan:
Berita Populer