PALANGKA RAYA – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Irawan, memberikan dukungan penuh terhadap langkah Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dalam mengusut temuan tumpukan kayu gelondongan yang diduga ilegal di wilayah Kalteng beberapa waktu lalu.
“Tentunya langkah-langkah untuk mengamankan ataupun melakukan tindakan pengamanan terhadap aset maupun barang bukti itu, saya pikir kita dukung saja,” ujar Bambang saat dikonfirmasi, Selasa, 17 November 2026.
Menurutnya, saat ini pihak legislatif masih menunggu kejelasan terkait status dokumen kepemilikan kayu tersebut, baik itu menggunakan dokumen resmi maupun tidak resmi. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk mengawal proses hukum yang sedang berjalan.
“Karena kita kan belum tahu apakah itu menggunakan dokumen resmi atau tidak resmi, dan bagaimana ke depannya. Saya pikir kita kawal saja proses itu,” tambahnya.
Selain itu, Bambang menegaskan bahwa pihaknya secara kelembagaan mendukung penuh penegakan hukum apabila dalam proses penyelidikan terbukti terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan hasil hutan.
“Kita memang belum sampai pada tahap melihat apakah itu ada izin atau Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH)-nya. Namun, saya pikir tindakan yang sudah dilakukan aparat sudah bagus untuk mengamankan terlebih dahulu, baru kemudian menginventarisasinya,” terangnya.
Saat disinggung mengenai adanya penekanan khusus kepada pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini, Bambang menilai bahwa persoalan tersebut merupakan tanggung jawab bersama karena menyangkut kelestarian sumber daya alam daerah.
“Tentunya ini bukan hanya menjadi perhatian aparat penegak hukum saja, tetapi juga kita semua. Karena hal ini berkaitan dengan sumber daya alam, dan kita dari Komisi II DPRD juga harus memantau perkembangannya,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Secara kelembagaan, Komisi II DPRD Kalteng siap menindaklanjuti kasus ini jika nantinya terbukti ada pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang.
“Ini yang harus kita pantau, dan secara kelembagaan pun bisa kita tindak lanjuti jika memang benar-benar disalahgunakan ataupun terbukti merupakan barang ilegal. Kita akan telusuri,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendapati sejumlah dugaan pelanggaran kehutanan saat melakukan pemeriksaan langsung di lapangan di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng). Temuan tersebut didapatkan langsung oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pada Sabtu, 31 Oktober 2026 di sela-sela agenda peninjauan lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dalam perjalanan menuju titik karhutla, rombongan Menhut mendapati tumpukan kayu gelondongan, truk pengangkut kayu, hingga alat berat yang diduga berkaitan dengan aktivitas ilegal di kawasan hutan.
Setelah dilakukan pemeriksaan awal di tempat, muatan kayu tersebut langsung diamankan untuk diteliti lebih lanjut, termasuk pengecekan dokumen terkait legalitas dan asal-usul pengangkutannya.
Tidak hanya kayu, petugas juga menemukan satu unit alat berat berupa ekskavator yang berada di dalam kawasan hutan. Menhut Raja Antoni bersama jajaran kemudian menghentikan perjalanan guna memeriksa keberadaan alat berat tersebut.
Sebagai langkah penindakan awal, ekskavator itu langsung disegel guna kepentingan pemeriksaan mendalam oleh pihak berwenang. Rangkaian temuan ini menjadi bagian dari komitmen pengawasan ketat Kemenhut secara langsung di lapangan, baik terhadap aktivitas pengangkutan hasil hutan maupun penggunaan alat berat di kawasan hutan Kalteng.
(Syauqi)











