Komisi II DPRD Kotim Usulkan Tambahan Anggaran Rp39,15 Miliar di 2027

NARDI/BERITASAMPIT - Sekretaris Komisi II DPRD Kotim M Kurniawan Anwar saat hadir rapat kompilasi APBD 2027.

SAMPIT – Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp39,15 miliar dalam pembahasan rancangan APBD 2027 bersama mitra kerja.

Usulan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kotim, M Kurniawan Anwar, dalam rapat kompilasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin 16 November 2026.

Kurniawan mengatakan, tambahan anggaran tersebut berasal dari sejumlah perangkat daerah yang menjadi mitra kerja Komisi II.

Usulan dinilai penting karena berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, peningkatan pendapatan daerah, hingga perlindungan sektor ekonomi dan pertanian.

“Usulan yang kami sampaikan ini merupakan hasil pembahasan bersama mitra kerja. Ada beberapa program yang kami nilai penting dan mendesak untuk dapat diakomodir dalam APBD 2027,” kata Kurniawan.

Dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, terdapat usulan tambahan sekitar Rp4,34 miliar. Tambahan tersebut diarahkan pada program yang dinilai berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kemudian Dinas Perikanan mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp4,56 miliar untuk empat program yang menjadi prioritas.

Sementara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengusulkan tambahan sekitar Rp8,42 miliar. Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah anggaran BBM armada pengangkut sampah yang saat ini disebut hanya mencukupi untuk lima bulan.

“Akan jadi masalah jika sehari saja sampah-sampah ini tidak terangkut,” kata Kurniawan.

DLH juga mengusulkan pengadaan peralatan laboratorium untuk mendukung pengujian lingkungan sehingga ke depan tidak harus dilakukan di luar daerah.

Selanjutnya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menjadi salah satu OPD dengan usulan terbesar, yakni sekitar Rp21,49 miliar. Anggaran tersebut diarahkan untuk mengantisipasi persoalan yang dihadapi petani sekaligus menjadi jaring pengaman bagi sektor pertanian dan masyarakat.

“Yang cukup besar di Dinas Pertanian itu memang kita dorong sebagai jaring pengaman bagi petani, karena dampaknya juga akan dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Selain OPD teknis, Bagian Ekonomi Setda Kotim mengusulkan sekitar Rp150 juta untuk penanganan sejumlah sengketa dan persoalan di sektor ekonomi yang berkaitan dengan lahan.

Sedangkan Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kotim juga mengusulkan tambahan sekitar Rp150 juta.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan Komisi II bersama seluruh mitra kerja menghasilkan usulan tambahan anggaran sekitar Rp39,15 miliar.

Kurniawan berharap usulan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan TAPD dalam penyusunan final APBD Kotim 2027, terutama program yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

“Harapan kami, usulan yang memang prioritas dan mendesak bisa dipertimbangkan dan diakomodir sesuai kemampuan keuangan daerah,” kata politisi PAN ini. (Nardi)



baca juga ...  Dua Jembatan di Dapil 3 Kotim Diperbaiki, Warga Kini Lebih Aman Melintas
Bagikan:
Berita Populer