PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mendorong seluruh pihak ikut berperan dalam mewujudkan Palangka Raya sebagai kota percontohan antikorupsi.
“Upaya membangun pemerintahan yang bersih tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan,” ucapnya, Sabtu 21 November 2026.
Dalam hal ini mengapresiasi Pemerintah Kota Palangka Raya yang meraih nilai 92,9 dengan kategori istimewa dalam penilaian Kota Percontohan Antikorupsi. Meski demikian, mengingatkan masih ada 11 catatan yang harus ditindaklanjuti dan diperbaiki secara bertahap.
“Pertama, kita menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kota yang sudah memperoleh hasil dari percontohan Kota Antikorupsi dengan memperoleh nilai 92,9 kategori istimewa. Namun, ada 11 catatan yang perlu ditindaklanjuti dan dimatangkan secara bertahap,” tambahnya.
Upaya memperkuat budaya antikorupsi perlu didukung empat hal, yakni komitmen, konsistensi, konsolidasi, dan keterlibatan seluruh pihak.
“Program yang sudah berjalan dengan baik harus dipertahankan dan ditingkatkan. Selain itu, koordinasi di lingkungan Pemko Palangka Raya perlu diperkuat agar upaya pencegahan korupsi dapat berjalan di seluruh perangkat daerah,” lanjutnya.
Selain itu yang sudah dilakukan harus dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan. Kemudian, konsolidasi di internal pemerintah kota juga penting dalam rangka penguatan Kota Antikorupsi.
“Keterlibatan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan penting untuk mendukung upaya pencegahan korupsi. Dengan kerja sama semua pihak, Palangka Raya diharapkan tidak hanya meraih predikat kota antikorupsi, tetapi juga mampu menjaga pemerintahan yang transparan, jujur, dan bertanggung jawab,” ungkapnya. (yud)










