Oleh: Maman Wiharja
Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Pemilu serentak 2019, dituding masih kurang baik. Hal tersebut terungkap di sejumlah siaran telivisi baik saat pendistri busian surat suara maupun pada saat perhitungan surat suara pada hari kedua Kamis (18/4/2019).
Ironisnya pengamatan penulis pada saat pendistribusian logistik dan surat suara kebeberapa lokasi antar pulau, disiarkan dalam TV ada yang menggunakan kendaraan pedati-Sapi/Kerbau, yang jalannya berkubang lumpur, nampak bak jaman penjajahan oleh kolonial Belanda dan Jepang.
Padahal Negara kita ini Indonesia, banyak menyimpan pesawat Helikopter.
Yang jadi pertanyaan, kenapa pengiriman surat suara dan logistik lainnya kedaerah terpencil tidak disama ratakan sekalian semuanya pake helikopter.
Karena kegiatan Pemilu 2019 merupakan peristiwa sejarah lima tahun sekali, masa untuk pengiriman logistik KPU ke daerah terpencil saja masih menggunakan pedati ?.
Mirisnya lagi pengiriman logistik/surat suara melalui mobil truck saja kebeberapa daerah masih kurang baik,apa lagi pengiriman yang menggunakan pedati.
Penulis, bicara secara umum saja, dalam artian siapapun presidennya atau para calegnya yang menang di Pemilu 2019 itu sudah ketentuannya karena dipilih oleh rakyat. Namun demikian kinerja KPU yang sering digadang-gadang dulu pada saat Pemilu 2014, para pengamat dari elit politik menghimbau pada Pemilu 2019, kinerja KPU harus lebih baik lagi.
Ternyata pada Pemilu 2019, baru dua hari pelaksanaan perhitungan suara malah tambah kurang baik.
Kita lihat saja perhitungan surat suara di Kabupaten Kobar, masa ada yang sampai subuh, bahkan masih banyak hak pilih di Kabupaten Kobar yang belum menerima surat suaranya.
Walaupun mereka yang belum mendapat surat undangan, dan konon boleh pake KTP untuk nyoblos di wilayahnya.Tapi kan tidak semudah itu,akhirnya mereka enggan untuk datang ke TPS”,akhirnya mereka jadi ‘golput'.
Pengamatan penulis, kurang baiknya kinerja KPU lantaran semua logistic ditangani KPU pusat,jadi dampaknya ke KPU didaerah sering kewalahan mendapat dituding kinerjanya kurang professional.
Kalau ada sesuatu kendala di KPU Kabupaten,menyalahkan KPU propinsi, begitu pula di KPU propinsi menyalahkan KPU Pusat. Jadi sebaiknya untuk kedepan pengelolaan semua logistik dan pelaksanaan Pemilunya ditangani saja oleh masing-masing Provinsi,Kabupaten dan Kotamadya.
KPU pusat hanya tinggal menerima laporan dari masing-masing KPU Propinsi dan KPU Provinsi juga,tinggal menerima laporan dari KPU Kabupaten dan Kotamadya,siapa pasangan Presiden dan para Calegnya yang terpilih.
Dan yang paling utama,semua lembaga survey penghitungan cepat dihapus,karena bukan dari Lembaga resmi KPU,sehingga mengacaukan masyarakat Indonesia. Semoga.
(Penulis adalah wartawan senior di Pangkalan Bun)
