KASONGAN – Perangkat daerah dituntut untuk melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur program dan kegiatan yang ada, karena telah berlakunya Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klarifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
Selain itu, perangkat daerah juga perlu menterjemahkan kembali tugas dan fungsi pada masing-masing perangkat daerah, yaitu dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan yang diselenggarakan ke dalam nomenklatur program dan kegiatan, hingga sub kegiatan.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Katingan, Wim Ngantung menegaskan kembali kepada perangkat daerah, untuk menyelenggarakan urusan sesuai koridor undang-undang nomor 23 tahun 2014.
“Sebagai tindak lanjut kirannya nanti kami diizinkan untuk berkonsultasi ke Kemendagri bersama Sekda serta Kepala perangkat daerah,” tutur Wim Ngantung, saat menyampaikan laporannya pada Forum Gabungan Perangkat Daerah, Rabu 11 Maret 2020.
Wim juga menjelaskan, hal tersebut tujuannya untuk mengkonsultasikan struktur kelembagaan atau susunan organisasi tata kerja, yang perlu disesuaikan urusan kewenangannya mengikuti program pada Permendagri nomor 90 tahun 2019 tersebut.
Sehingga, kata dia, pada awal tahun anggaran 2021, struktur kelembagaan sudah siap menyelenggarakan atau melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai aturan terbaru.
Dalam kegiatan penyusunan rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Katingan tahun anggaran 2021, di aula kantor Bappelitbang Katingan yang dilaksanakan pada 11-12 Maret 2020 ini, Kepala Bappeitbang juga menyampaikan, terkait penyusunan RKPD dan Renja tahun anggaran 2021, pihaknya tetap mengunakan nomenklatur lama, dengan menyandingkan hasil pemetaan nantinya yang sejalan dengan Surat Mendagri nomor 130/736/SJ, tentang percepatan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah.
Hal ini bermaksud untuk penyusunan RKPD tahun 2021 tetap berpedoman pada RPJMD yang berlaku, Pemda melakukan pemetaan terhadap program dan kegiatan, untuk kemudian dilakukan perubahan dengan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan RPJMD 2020-2024.
“Hasil pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS. Kemudian, APBD tahun anggaran 2021 disusun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Pemendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah, dan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klarifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah,” jelasnya. (nas/beritasampit.co.id).










