DPRD Kalteng Dorong Operasi Pasar Murah Dialihkan ke Subsidi Angkutan Logistik untuk Tekan Harga

SYAUQI/BERITA SAMPIT - Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Ampera A.Y. Mebas.

PALANGKA RAYA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Ampera AY Mebas, meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kalteng mempertimbangkan perubahan skema operasi pasar murah di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito menjadi subsidi angkutan logistik.

Menurut Ampera, kebijakan subsidi angkutan logistik dinilai lebih tepat untuk menekan disparitas harga kebutuhan pokok, khususnya di wilayah DAS Barito yang menghadapi tantangan distribusi barang serta tingginya biaya transportasi.
Ia menilai, jangkauan manfaat operasi pasar murah relatif terbatas karena tidak seluruh masyarakat dapat mengakses komoditas bersubsidi dalam kegiatan tersebut. Sebaliknya, subsidi angkutan logistik berpotensi memberi dampak lebih luas karena mampu menekan biaya distribusi hingga ke tingkat pedagang dan konsumen.

“Kalau operasi pasar murah, yang mendapatkan manfaat hanya masyarakat tertentu yang bisa mengakses kegiatan tersebut. Tetapi kalau pemerintah memberikan subsidi angkutan logistik, dampaknya bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujar Ampera, Junat, 20 November 2026.

Ia menjelaskan, tingginya ongkos angkutan barang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga jual kebutuhan pokok di daerah, terutama wilayah dengan tantangan geografis dan keterbatasan akses distribusi.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan sesaat, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar dalam rantai distribusi.

“Subsidi angkutan logistik merupakan langkah yang relevan untuk menekan biaya transportasi. Dengan demikian, harga barang di pasaran diharapkan bisa lebih terkendali dan tidak mengalami lonjakan yang terlalu tinggi,” tegasnya.

Ampera berharap kebijakan tersebut dapat menjadi instrumen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan harga kebutuhan pokok antardaerah di Kalteng.

Ia menekankan bahwa warga di wilayah pedalaman maupun daerah dengan akses transportasi terbatas berhak memperoleh harga kebutuhan pokok yang relatif setara dengan masyarakat di perkotaan.

“Jangan sampai masyarakat di daerah pedalaman harus membayar kebutuhan pokok jauh lebih mahal hanya karena biaya angkutan. Pemerataan harga harus bisa dirasakan seluruh masyarakat, bukan hanya mereka yang tinggal di daerah perkotaan,” pungkasnya.

(Syauqi)

baca juga ...  APBD Kalteng 2027 Disahkan: Belanja Rp5,767 Triliun, Pendapatan Rp5,420 Triliun
Bagikan:
Berita Populer