PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng Sugianto Sabran didampingi oleh Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalteng Darliansjah mengikuti Rapat Virtual melalui Video Conference (Vidcon) membahas penanganan pandemi Covid-19 di seluruh Indonesia, bertempat di Istana Isen Mulang (IIM), Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Sabtu 2 Mei 2020.
Koordinasi Percepatan Operasi Penanganan Pandemi Covid-19 dipimpin langsung oleh Kepala BNPB selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal (Letjen) TNI Doni Monardo didampingi Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 beserta Kepala Pelaksana BPBD di sejumlah Provinsi se-Indonesia.
Provinsi lainnya yang mengikuti Rapat Virtual hari ini diantaranya Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau.
Dalam laporannya, Gubernur Sugianto Sabran menyampaikan terdapat puluhan Kecamatan dan desa di wilayah Kalteng yang terdampak pandemi Covid-19 sekarang ini.
“Terdampak Sekitar 32 Kecamatan, Kalimantan Tengah terdiri dari 1.576 Kelurahan dan desa, yang terdampak sekitar 50 desa,” ungkap Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.
Pada kesempatan tersebut, Sugianto yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalteng menginginkan perpanjangan jangka waktu terkait dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) mengenai larangan sementara penggunaan sarana transportasi udara bagi angkutan penumpang yang berakhir pada tanggal 01 Juni 2020, diperpanjang sampai 3 Minggu setelah lebaran yakni tanggal 21 Juni 2020.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng telah menyiapkan anggaran untuk penanganan Covid-19 khusus untuk penyediaan jaringan pengaman sosial.
“Untuk penanganan dampak kesehatan kami siapkan anggaran 200 M, penanganan dampak ekonomi kami siapkan 70 M dan untuk penanganan dampak sosialnya sebesar 200 M,” tuturnya.
Lanjut disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng telah menerima Rapid test dari Pemerintah Pusat yakni Kementerian Kesehatan sebanyak 7.200.
(Hardi/beritasampit.co.id)
