BANJARMASIN – Petani di Provinsi Kalimantan Selatan perlu mendapatkan perlindungan dari pemerintah, sebagai salah satu upaya menjamin ketahanan pangan.
Anggota DPRD Kalsel Dr H Karlie Hanafi Kalianda, di Banjarmasin Selasa 22 Maret 2022 mengatakan, ketahanan pangan, baik secara nasional maupun lokal sangat tergantung dari petani.
“Karena itu untuk menjamin ketahanan pangan baik secara nasional maupun lokal keberadaan petani harus dilindungi,” katanya.
Masalah tersebut dibahas saat sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala (Batola).
Dia menjelaskan, pemberian perlindungan dan pemberdayaan kepada petani di provinsinya selain merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, juga sejalan tekad Pemprov setempat menjadikan daerahnya sebagai penyangga ketahanan pangan nasional.
“Petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi kelangsungan pemenuhan swasembada pangan, kedaulatan dan ketahanan pangan masih banyak yang belum berdaya dan mendapatkan upaya perlindungan,” ujarnya.
“Oleh sebab itu diperlukan perlindungan dana pemberdayaan petani,” katanya.
Namun, lanjut Ketua Fraksi Partai Golkar tersebut, dengan adanya Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, akan memberikan panduan atau arahan bagi stakeholder yang terkait baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Sehubungan dengan itu pula, kita harapkan perlindungan dan pemberdayaan petani di pedesaan dapat betul-betul dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh para petani,” ujar Karlie Hanafi.
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Nomor 29/2013 itu menghadirkan narasumber Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Batola Ir Murniaty MP.
Menurut dia, petani memiliki peran sentral dan memberikan kontribusi besar dalam ketahanan pangan.
“Pelaku utama pembangunan pertanian adalah para petani yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil yaitu rata-rata luas usaha taninya kurang dari 0,5 hektare,” ujarnya.
“Bahkan sebagian petani tidak memiliki lahan usaha tani sendiri atau disebut petani penggarap, dan juga buruh tani,” lanjutnya.
Ia menambahkan, petani pada umumnya mempunyai posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan usaha tani dan akses pasar.
“Selain itu, petani dihadapkan pada kecendrungan terjadinya perubahan iklim, rentan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani,” katanya.
“Oleh karena itu diperlukan upaya untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan petani,” demikian Murniaty. (Antara/beritasampit.co.id).











