SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, terus berupaya berjuang mempertahankan keberadaan tenaga kontrak yang ada dilingkungan kerjanya. Hal ini dilakukan seiring tugas tenaga kontrak sangat membantu kinerja daerah, khususnya mengisi di wilayah pedalaman.
“Instruksi Pemerintah Pusat bahwa sebenarnya Tekon dihapuskan, tetapi kebijakan ini tidak seharusnya kita lakukan serta merta di daerah, karena tekon ini sangat kita butuhkan,” kata Halikinnor, usai memantau pelaksanaan evaluasi tekon, Kamis 23 Juni 2022.
Tenaga pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu yang sangat dibutuhkan, karena di desa-desa tenaga pendidikan sebagian besar diisi oleh tekon, dan sedikit sekali ASN maupun P3K.
“Kita menyeleksi hari ini, bahwa betul-betul menjadi kebutuhan itu yang kita pertahankan,” tegas Halikin.
Diakuinya, beberapa waktu lalu dirinya telah menghadap ke pemerintah pusat sebagai tindaklanjut kebijakan yang diambil Pemkab Kotim, yang tidak setuju sepenuhnya melakukan penghapusan tenaga kontrak tersebut.
“Kita bukan melanggar, tetapi kita punya argumentasi bahwa ini tidak mungkin kita hapus sepanjang kebijakan pusat juga membatasi penerimaan PNS dan P3K itu,” paparnya.
Halikin menegaskan melalui tes tersebut, kemungkinan yang kompetensinya kurang dalam evaluasi tersebut akan dihentikan.
“Sebenarnya target saya pengurangan 700 sampai 1000 orang, tapi kalau betul-betul pengurangan itu akan berakibat terhadap kinerja Pemda, saya akan pertimbangkan lagi,” tandasnya. (Cha/beritasampit.co.id)
