PANGKALAN BUN – Penjabat (Pj) Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Anang Dirjo menyambangi sekitar 50 tokoh masyarakat Kecamatan Arut Utara (Aruta) yang sedang menyampaikan aspirasi di gedung DPRD setempat.
Kedatangan Pj Bupati ini sontak menambah semangat untuk menyampaikan aspirasi yang memprioritaskan tambang rakyat minta dibuka kembali.
“Betul saat Bapak Anang Dirjo datang menemui kami ke DPRD, kami sangat gembira karena uneg-uneg warga Aruta bisa langsung didengar oleh Pejabat Bupati Kobar,“ kata Damang Syahrial, yang juga salah satu juru bicara warga Aruta, Rabu 26 Oktober 2022.
Syahrial juga menyampaikan, bahwa Pj Bupati mengatakan aspirasi masyarakat Aruta minta tambang rakyat kembali dibuka akan segera melakukan konsultasi ke Gubernur Kalteng maupun pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan hal ini segera pula ada signal untuk masyarakat, agar bisa kembali menambang. Karena masyarakat yang sudah 30 tahun turun temurun menambang butuh kepastian,“ kata Syahrial.
Ditambahkannya, warga Kecamatan Aruta datang ke DPRD bukan berkaitan dengan Pilkada 2024, tapi bagaimana rakyat Aruta bisa makan dan memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.
“Jujur saja, sejak aktivitas tambang rakyat di tutup,  warga Aruta banyak yang tidak memiliki pekerjaan. Dan kenapa sering terdengar ada warga Aruta nyuri TBS Sawit, karena mereka lapar. Jadi  kami mohon bapak PJ Bupati dan Gubernur Kalteng bisa mendengar suara kami,“ tegas Syarial,
Sementara Pj Bupati Kobar Anang Dirjo mengatakan aktivitas tambang masyarakat sejak dua tahun lalu di tutup karena adanya tragedi longsornya lokasi tambang milik masyarakat dan sejak itu masyarakat tidak memiliki pekerjaan lagi.
“Hal ini yang di minta masyarakat agar pemerintah daerah, memberikan Ijn pertambangan rakyat. Berdasarkan laporan yang di sampaikan sebagian besar masyarakat Arut Utara bekerja menambang dan meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan ijin kembali karena sejak kejadian tragedi longsornya pertambangan masyarakat pada tanggal 19 November 2020. Hal ini harus kami sampaikan kepada bapak Gubernur terlebih dahulu,” ujar Pj Bupati Kobar Anang Dirjo di dampingi Plt Sekda Kobar Junni Gultom.
“Setelah nanti berkonsultasi dengan Gubernur Kalteng dan diharuskan pemerintah daerah ke pemerintah pusat maka bersama DPRD Kobar akan menempuh jalan tersebut. Kami akan sampaikan apa yang disampaikan masyarakat Arut Utara, tetapi kami belum bisa memutuskan karena pengambil keputusan mengenai tambang rakyat bukan daerah, kami harap masyarakat untuk bersabar,” pungkas Anang Dirjo. (Man).










