Pembentukan BRIDa Perkuat Fungsi Litbang di Daerah

PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Namun seiring berjalannya waktu setelah dilaksanakannya perda dimaksud, ada suatu konsekuensi dari dinamisasi perkembangan yang terjadi, dimana adanya kebijakan secara nasional terkait dengan Perangkat Daerah sebagai salah satu elemen penting pembangunan di Daerah.

“Ekosistem riset dan inovasi nasional maupun daerah membutuhkan badan yang berperan khusus untuk mendukung kolaborasi antar pihak dan multipihak, agar dapat menghasilkan nilai tambah dari penelitian yang dikembangkan, baik untuk tujuan komersialisasi dan produksi maupun untuk penyusunan kebijakan,” ucapnya saat menghadiri Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023 DPRD Kalteng, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Senin 6 Februari 2023.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang adan Riset Inovasi Nasional (BRIN), maka pemerintah daerah provinsi dan kab/kota wajib membentuk Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDa) sebagai wadah sinkronisasi kebijakan BRIN tersebut. BRIDa mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

BRIDa akan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

“Adapun urgensi Pembentukan BRIDa ini untuk memperkuat fungsi litbang di daerah, mempercepat pembangunan, meningkatkan daya saing daerah, yang tentunya dengan tujuan akhir adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah ini,” jelasnya.

baca juga ...  Gubernur Kalteng Beri Penghormatan bagi Relawan yang Gugur Saat Karhutla

BRIDa merupakan entitas baru, unit di bawah Pemerintah Daerah. Pembentukan dan programnya dikoordinasikan dengan BRIN. Kehadiran BRIDa diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi, organisator, dan kolaborator untuk memecahkan permasalahan berbasis riset.

“Inilah alasan kenapa BRIDa ini sepatutnya segera kita bentuk dan kita wujudkan sehingga Pembangunan Kalimantan Tengah secara menyeluruh dapat terlaksana dengan peran serta BRIDa ini nantinya,” lugasnya.

Pembentukan BRIDa dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah.

“Ini lah yang mendasari kenapa fungsi BRIDa ini sendiri kita sepakati untuk kita gabungkan dalam perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan terkait hal ini juga kita telah mendapat persetujuan teknis dari BRIN sebagai instansi Pembina di pusat,” ujarnya.

Berdasarkan hal-hal inilah, harus mengubah kembali Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyesuaikan dengan nomenklatur Perangkat Daerah yang ada dalam Perda tersebut. (Hardi)

Bagikan:
Berita Populer