PALANGKA RAYA – Plt Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Dadi Ahmad Roswandi menyebut ada sekitar 59 ribu keluarga di Kalimantan Tengah berpotensi terkena resiko stunting.
“Ditahun 2022 ini kita turun yang tadinya tahun 2021 Prov. Kalteng berada pada angka prevalensi 27,4 persen dan pada tahun 2022 turun menjadi 26,9 persen. Sehingga berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), pada tahun 2022 prevalensi stunting Prov. Kalteng turun 0,5 persen,” ungkap Dadi saat menyampaikan sambutan pada Rakor Tahunan Tim Percepatan Stunting Prov. Kalteng, di Aula Bappedalitbang Prov. Kalteng, Senin 13 Februari 2023.
Tetapi lanjut dia, kalau dilihat disvalitasnya tinggi, seperti di Kabupaten Murung Raya dari 35 persen menjadi 40 persen, kemudian di Barito Selatan dan Seruyan. Kemudian Kota Palangka Raya juga naik menjadi 2,6 persen. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Tim Percepatan Penurunan Stunting.
“Acara ini diharapkan bisa sinergi antar SKPD yang mungkin selama ini jalan masing-masing jadi kita ingin memastikan acara ini mampu membuat kolaborasi yang baik. Terdapat 59 ribu keluarga berpotensi terkena resiko stunting yang ada di Kalimantan Tengah. Artinya ada 23 ribu masyarakay yang jambannya tidak layak, ada 22 ribu masyarakat juga yang mengakses air minum tidak layak, inikan menjadi perhatian kita bersama,” jelas dia.
Rapat kerja yang diikuti oleh seluruh Kabupaten Kota ini ujar Dadi, diharapkan semua kabupaten/kota memiliki visi dan misi yang sama untuk upaya percepatan penurunan stunting.
“Oleh karena itu kita semua harus bekerjasama dan bekerja keras dalam penurunan stunting, sehingga target angka prevalensi stunting sebesar 15,38 persen pada tahun 2024 dapat tercapai,” pungkasnya.
(rahul)











