PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengolaborasikan tiga program sekaligus dalam mengoptimalkan pencegahan stunting atau gangguan pertumbuhan yang dimulai dari hulu sebagai akar dari proses panjang yang akan bermuara pada tumbuh kembang anak.
“Melalui program pendampingan, konseling, dan pemeriksaan kesehatan tiga bulan pranikah,” kata Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Suhaemi di sela rapat koordinasi daerah Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Kalimantan Tengah dengan tema “Peningkatan Sinergisi dan Kolaborasi Pencapaian Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting” di Palangka Raya, Rabu 1 Maret 2023.
Lebih lanjut, Suhaemi menyampaikan ketiga program dimaksud dilakukan melalui pengisian Aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (Elsimil) yang diluncurkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) beberapa waktu lalu.
Hal ini untuk memastikan agar calon pasangan usia subur benar-benar berada pada kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Oleh karenanya, pemerintah provinsi meminta semua pihak terkait secara aktif berpartisipasi dan menyukseskan program pendampingan, konseling, dan pemeriksaan kesehatan tiga bulan sebelum nikah, khususnya melalui Elsimil.
Partisipasi maupun sinergi bersama dalam mendukung percepatan penurunan stunting dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya dengan Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS), hingga menggiatkan Program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat).
“Dashat adalah program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting, yakni ibu hamil, ibu menyusui, maupun anak di bawah dua tahun,” ucapnya.
Sasaran Dashat utamanya adalah kalangan keluarga kurang mampu, melalui pemanfaatan sumber daya lokal, termasuk bahan pangan lokal, yang dapat dipadukan dengan sumber daya dari mitra lainnya.
Sementara itu, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022, prevalensi stunting atau gangguan pertumbuhan di Kalteng turun sebesar 0,5 persen. Sebelumnya (2021) berada pada angka 27,4 persen dan pada 2022 turun menjadi 26,9 persen.
Hadir dalam kegiatan ini Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN RI Sukaryo Teguh Santoso, unsur Forkopimda, sejumlah kepala daerah dan lainnya.
(ANTARA)
.fb-background-color {
background: !important;
}
.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 100% !important;
}
/* custom css */
.tdi_1_555.td-a-rec-img{
text-align: left;
}.tdi_1_555.td-a-rec-img img{
margin: 0 auto 0 0;
}
