Warga Tumbang Tilap Kecewa Dengan Statement DPRD Kotim

SAMPIT – Masyarakat Desa Tumbang Tilap, Kecamatan Mentaya Hilir Utara menyatakan kekecewaannya dengan statement Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun, dalam menanggapi permasalahan mereka dengan PT Buana Adhitama (BAT)

Jaini M Aripin, salah satu perwakilan masyarakat menyampaikan lembaga DPRD yang seharusnya jadi penyambung lidah rakyat, menurutnya justru terkesan menyerang dan membangun opini buruk terhadap perjuangan mereka dalam menuntut hak sesuai aturan yang berlaku.

Ia menyebutkan statement Ketua Komisi I sangat mengecewakan karena terkesan tidak berpihak kepada masyarakat.

Hal ini juga bertolak belakang dengan pernyataan beliau pada waktu rapat mediasi di Pemda Kotim pada bulan Oktober 2022 di Ruang Rapat Anggrek Tebu Lantai 2 Kantor Bupati Kotim silam. Menurut Jaini, kekecewaan ini memuncak ketika melihat pernyataan Ketua Komisi I di Media Berita Sampit, Jumat 14 April 2023 kemarin.

“Dari penyampaian beliau seolah-olah kecewa karena pernah mendampingi masyarakat desa Tumbang Tilap dalam menuntut hak plasma terhadap PT BAT Padahal kami masyarakat Desa Tumbang Tilap tidak pernah meminta kepada Pak Rimbun untuk mendampingi kami baik secara lisan maupun tertulis,” ucapnya, Senin 17 April 2023.

Adapun keterlibatan Rimbun sebagai Ketua Komisi I dalam masalah tersebut dikarenakan pernah hadir pada rapat mediasi yang dilakukan Pemda Kotim beberapa waktu yang lalu, itupun dasar undangan dari Pemkab dikarenakan Komisi I merupakan mitra Pemerintah Daerah.

Salah satu yang paling membuat kecewa menurut Jaini adalah pernyataan yang mengatakan bahwa pihak PT BAT bersedia memenuhi tuntutan warga, tetapi warga tidak bisa bersabar.

Padahal kenyataan di lapangan satu pun tidak ada tuntutan masyarakat yang terpenuhi dan justru adanya upaya penghilangan terhadap tuntutan masyarakat selama ini dengan bukti draft kesepakatan yang ditawarkan pihak PT BAT ke masyarakat Desa Tumbang Tilap
melalui Ketua Komisi I.

baca juga ...  Lolos Hukuman Penjara: Kasus Sunat Elpiji 3 Kg SPBE Niaga Jaya Makmur

“Draft kesepakatan dari PT Buana Adhitama yang ditawarkan kepada kami menghilangkan semua tuntutan yang kami perjuangkan selama ini yakni plasma 20 persen dari lahan inti sesuai Permentan nomor 26 Tahun 2007, tetapi justru yang ditawarkan Program Fasilitasi atau Kemitraan, itupun pembangunannya diluar izin,” ujar Jaini.

Jaini juga menyayangkan pernyataan Ketua Komisi I yang mengatakan bahwa masyarakat desa Tumbang Tilap menuntut ganti rugi Rp2 miliar untuk lalu lalang kendaraan perusahan yang melintas di jalan Desa Tumbang Tilap, padahal hal ini tidak pernah disampaikan baik pada waktu mediasi di Pemkab Kotim maupun pada kesempatan pertemuan lainnya.

“Kami hanya menuntut kepada PT BAT yang melintasi jalan desa kami agar melakukan pemeliharaan jalan secara rutin dan memberikan kompensasi terhadap warga yang rumahnya terdampak debu dari aktivitas kendaraan perusahaan, dan sampai saat ini kami belum pernah membahas nominal untuk nilai kompensasi itu,” pungkasnya. (Nardi).

Bagikan:
Berita Populer