Peran Masyarakat Penting Membantu Berantas Politik Uang Disaat Pemilu

ILHAM/BERITA FOTO - Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Siti Wahidah, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif, bertempat di aula Hotel Vivo Sampit,Kamis 25 Mei 2023.

SAMPIT – Politik uang selalu ada dalam sebuah pesta demokrasi baik itu pada Pemilihan Legislatif (Pileg) ataupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Untuk memberantas praktek tersebut bukan hanya tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), namun dibutuhkan kerjasama semua pihak dari masyarakat, aktivis, ormas, mahasiswa maupun juga pelajar.

“Masyarakat harus jadi pemilih cerdas, berani menolak dengan keras money politik,” tegas Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Hubungan Masyarakat (Humas) Siti Wahidah, yang bertindak sebagai narasumber kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di Sampit, Kamis 25 Mei 2023.


Menurutnya, jika politik identitas yang bisa menggagalkan demokrasi, namun politik cukup kejam yang sekarang dilihat patuh dan tidak patuh untuk jadi pemimpin, namun dipilih pemimpin yang mempunyai uang.

“Jika ada money politik asas demokrasi sudah ternodai. Sangat miris jika masyarakat mau terima uang, bagaimana demokrasi berjalan baik namun tidak bisa menjaga dengan baik,” kata Wahidah

“Kami tidak mampu mengawasi secara sendiri, namun perlu kerjasama semua pihak memberikan pengawasan baik dari mahasiswa, aktivis dan masyarakat. Kenapa kita undang adek-adek mahasiswa kesini, supaya kalian paham dan dapat ilmu kepemiluan,” sambungnya.

Wahidah menambahkan, jika ditanya komposisi money politik siapa yang salah masyarakat atau peserta, Menurutnya yang salah masyarakat karena mau menerima uang. Namun peserta juga salah karena telah memberikan uang.

“Kalau dalam hukum pidana ada hukumnya siapa yang memberi dan menerima itu pidana hukumnya ada undang-undangnya. Kalau mempertanyakan efek jera bisa saja dipenjara kalau semuanya memenuhi syarat, namun apabila tidak memenuhi syarat jangan pernah salahkan penyelenggara, kerena apa, kami juga tidak punya kemampuan ketika temuan atau laporan itu tidak memenuhi unsur,” terangnya.

Intinya menurut Wahidah, politik uang bila terjadi dimasyarakat dan Bawaslu tahu maka akan ditindak lanjuti.

“Sesungguhnya pelanggaran money politik telah ditangani oleh penyelenggara apabila ada laporan. Kalau masyarakat tahu ada money politik laporkan, foto siapa yang melakukannya, kan ada Bawaslu, ada Pawascam, ini yang dikendalikan oleh masyarakat,” imbuhnya

Melalui adanya sosialisasi ini, Wahidah berharap masyarakat, mahasiswa maupun organisasi kepemudaan, dapat membantu menjadi pengawas partisipatif untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu di masyarakat.

“Mari kita mengubah bagaimana masyarakat dengan semangat ingin memperbaiki indonesia ke depan, tolak money politik dengan keras, tolak politik sara dengan keras, dan tolak politik identitas dengan keras,” tandasnya. (ilm).

Follow Berita Sampit di Google News