Leonard S. Ampung: Pelayanan Urusan Pemadam Kebakaran Wajib Berdasarkan Peraturan Mendagri

PALANGKA RAYA – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung menyampaikan, untuk pelaksanaan tugas pelayanan urusan pemadam kebakaran wajib berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota. Hal ini disampaikannya saat menyampaikan sambutan kegiatan di Hotel Best Western Batang Garing, Selasa 13 Juni 2023.

“Selanjutnya sesuai dengan Permendagri 16 tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan acara kita pada hari ini, yaitu Bimbingan Teknis Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR),” ucapnya.

Ia menjelaskan, ada beberapa point penekanan seperti dalam rangka menindaklanjuti amanah Permendagri 16 tahun 2020, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang menangani sub urusan pemadam kebakaran dapat mempersiapkan strategi dan langkah guna penyiapan terbentuknya Dinas Pemadam Kebakaran secara mandiri.

Selain itu, agar terbentuk koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi yang baik antara Provinsi, Kabupaten / Kota dan masyarakat khususnya terhadap sub urusan kebakaran dan penyelamatan. Terkhusus untuk lembaga di masyarakat yang melaksanakan fungsi sub urusan kebakaran (REDKAR, Balakar, BPK, TSAK) agar terdaftar di aplikasi SI REDKAR untuk mendapat nomor register, sehingga kedepan akan terdata dan Pemerintah akan tepat sasaran untuk membantu dalam hal operasional kegiatan.

“Selanjutnya agar REDKAR-REDKAR di Provinsi Kalimantan Tengah juga dapat terlibat secara aktif dalam hal dukungan penanggulangan KARHUTLA, walaupun tugas utamanya adalah untuk penanggulangan kebakaran pemukiman,” lugasnya.

Ia berharap agar acara ini menjadi sarana silahturahmi dan menjadi jembatan untuk menciptakan koordinasi, sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi yang baik antara Damkar Pemerintah Provinsi, Damkar Kabupaten/Kota dan lembaga masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah demi meningkatkan kualitas layanan dan penyelamatan kita kepada masyarakat. (Hardi)

baca juga ...  Ranperda RPPLH Diharapkan Jadi Pedoman Perlindungan Lingkungan di Kalteng
Bagikan:
Berita Populer