SAMPIT – Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) melaksanakan rapat pembahasan rencana APBD Perubahan 2023 bersama Sekretariat DPRD (Setwan), Senin 18 September 2023.
Sekretaris DPRD Kotim Bima Ekawardhana menyampaikan pada APBD Murni 2023 dianggarkan Rp62,7 miliar dan dalam APBD Perubahan Rp65,9 miliar, bertambah sekitar Rp3,15 miliar.
Penambahan tersebut dipergunakan untuk penambahan biaya pengawasan urusan pemerintahan bidang hukum, urusan pemerintahan infrastruktur, kesejahteraan perekonomian.
“Serta sisanya untuk penambahan kekurangan pembayaran Tunjangan daerah para ASN Setwan Kotim,” ujarnya.
Bima juga menyampaikan terkait anggaran yang beredar di media massa ada sebagian benar dan sebagain tidak.
“Seperti TV Kabel 240 unit itu tidak benar dan dalam DPA juga tidak ada, juga termasuk berlangganan internet, sudah tidak berlangganan lagi,” kata Bima.
Ia membenarkan terkait biaya listrik dan air itu hampir Rp1,2 miliar rupiah benar, karena terdiri dari beberapa gedung, termasuk rumah jabatan.
Yang mana dalam berita menyebutkan anggaran yang dialokasikan untuk televisi kabel, misalnya, tak rasional karena sampai 240 unit dengan biaya per bulan sekitar Rp12 juta.
Selanjutnya, anggaran untuk internet yang mencapai 12 unit dengan biaya sekitar Rp10,3 juta per bulan. Di luar itu, ada biaya internet lain yang menelan dana Rp15,5 juta per bulan. Dalam sebulan, biaya internet mencapai Rp25,8 juta.
Bima menyampaikan terkait perjalanan dinas sesuai dengan apa yang ada di media massa yang mana dalam dokumen penggunaan anggaran yang didapat Berita Sampit rincian anggaran DPRD Kotim digunakan mulai untuk kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Rp2,53 miliar, yaitu kegiatan reses DPRD ke daerah pemilihan masing-masing.
Kemudian ada Pengadaan Barang Penunjang Kepemerintahan Rp730,3 juta, Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Rp4,1 miliar.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Rp3,1 miliar, Layanan Administrasi DPRD Rp437juta,
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 16,67 miliar, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Rp8,54 miliar, Peningkatan Kapasitas DPRD Rp4,99 miliar. (Nardi)
