SUKAMARA – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sukamara, M Fakhmy Rizali mengatakan bahwa Sertifikasi Yurisdiksi atau sertifikasi berbasis kabupaten merupakan program pemerintah daerah yang bertujuan untuk mempercepat proses sertifikasi berkelanjutan khususnya untuk semua produser kelapa sawit.
Menurutnya, rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sukamara didukung oleh kelompok kerja dibantu sub kelompok kerja dapat melakukan pendataan produsen kelapa sawit, perlindungan wilayah nilai konservasi tinggi dan stok karbon tinggi.
“Ada banyak manfaat dari program ini seperti pengurangan deforestasi serta pengendalian kebakaran hutan, pencegahan konflik sosial dalam produksi komoditas kelapa sawit, serta pemberdayaan petani dan pembangunan infrastruktur,” jelas Fakhmy Rizali, Kamis 21 September 2023.
Dijelaskan juga terkait dengan isu mengenai data, lingkungan, sosial dan petani/pekebun tersebut dapat dikawal oleh Sub kelompok kerja (sub pokja) yang akan membantu ketua kelompok kerja dalam menyusun rencana aksi.
“Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 202 Tahun 2023 tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Sukamara,” terangnya.
Selanjutnya sertifikasi petani kelapa sawit menjadi bagian dari salah satu Kategori Desa di dalam Gawi Barinjam, yaitu Desa Sertifikasi Komoditas. Gawi Barinjam mendukung pencapaian sertifikasi berbasis kabupaten dengan memastikan keterlibatan desa dalam memastikan petani kelapa sawit di desa tersebut tersertifikasi.
“Gawi Barinjam ini dirancang untuk mendukung inisiatif Sertifikasi Yurisdiksi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan alam sekitar, lingkungan hidup dan tatanan
sosial masyarakat,” tukas M Fakhmy Rizali. (enn).
