JAKARTA— Pengamat militer dan intelijen, Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, menyampaikan analisis tajam mengenai eskalasi dinamika politik nasional yang melibatkan dugaan aksi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menurut mantan perwira menengah TNI AD yang juga pernah bertugas di Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut, tindakan penyadapan yang dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo merupakan sebuah bentuk insubordinasi serius dan bagian dari skenario politik terselubung.
Sri Radjasa menyoroti rekam jejak kepemimpinan mantan Kapolri yang dinilainya beberapa kali mengambil langkah membangkang terhadap kebijakan negara dan keputusan presiden.
“Jika kita cermati ke belakang, ada serangkaian tindakan insubordinasi terhadap hukum dan arahan Presiden. Mulai dari pengabaian atas Putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil, hingga pembentukan tim reformasi internal Polri secara sepihak di luar tim bentukan Presiden,” tegas Sri Radjasa di podcast channel Abraham Samad Speak Up.
Skenario “Operasi Garis Dalam”
Sri Radjasa mengklaim bahwa aksi penyadapan yang diduga telah berlangsung hampir satu tahun, termasuk sejak tahun 2025 bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan bagian dari “operasi garis dalam” (inside operation).
Operasi ini disinyalir dirancang atas arahan mantan Presiden Joko Widodo untuk mengawal kepentingan politik tertentu.
Dalam analisisnya, Sri Radjasa menduga terdapat dua kepentingan politik yang mungkin melatarbelakangi operasi tersebut.
Pertama, memantau komitmen dan arah kebijakan Presiden Prabowo agar tetap berada dalam koridor kesepakatan politik sebelumnya.
Kedua, menjaga kepentingan politik jangka panjang, termasuk kemungkinan memuluskan jalan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuju kontestasi Pemilu 2029.
“Ini adalah bentuk illegal access dan fungsi pengawasan yang sangat tidak sehat. Belum pernah terjadi dalam sejarah di negara manapun seorang Kepala Kepolisian menghantam dan membunuh karakter Presidennya sendiri melalui tindakan intelijen ilegal seperti ini,” lanjut Sri Radjasa.
Sinyal “Bendera Perang” untuk Presiden Prabowo
Terbongkarnya dugaan penyadapan ini dinilai Sri Radjasa sebagai momentum krusial sekaligus peringatan keras bagi Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai peristiwa ini secara tersirat menunjukkan bahwa Joko Widodo telah “mengibarkan bendera perang” untuk mempertahankan pengaruh kekuasaannya.
“Tuhan sudah memberikan jalan dan menunjukkan kenyataan ini kepada Presiden Prabowo. Ini adalah sinyal bahwa bendera perang telah dikibarkan. Presiden tidak boleh tinggal diam. Langkah tegas harus diambil untuk menindak pihak-pihak yang terlibat demi mengembalikan kepercayaan publik dan menegakkan kedaulatan pemerintahan,” pungkas Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra.
(adista)
Disclaimer: Pernyataan ini merupakan bentuk analisis dan opini pengamat militer/intelijen di ruang publik. Kepastian hukum serta pembuktian materiil mengenai tuduhan penyadapan ini sepenuhnya tetap menjadi ranah wewenang otoritas penegak hukum yang berwenang.
