KUALA KURUN – Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas menggandeng Kejaksaan Negeri Gunung Mas untuk melakukan pendampingan hukum bidang perdata dan tata usaha negara terhadap kegiatan rekonstruksi jalan Tewah-Batu Nyiwuh dalam rangka mendukung konektivitas jalan daerah.
“Dinas pekerjaan umum sangat terbantu dengan kegiatan pendampingan hukum ini, sehingga mampu mengontrol dan meminimalisir kemungkinan potensi terjadinya masalah dalam pelaksanaan kontrak, untuk dapat diantisipasi sedini mungkin dari aspek Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara,” ungkap Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Gunung Mas Baryen belum lama ini.
Lebih lanjut dikatakannya, dengan adanya pendampingan hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Gunung Mas tersebut, maka aspek-aspek hukum pelaksanaan kontrak itu yakin akan lebih terkontrol sejak awal.
“Sehingga hal-hal yang mungkin potensial menjadi masalah terutama berhubungan dengan legalitas lahan dan juga hak-hak masyarakat itu bisa kita antisipasi lebih dini,” tuturnya.
Ditempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Mas Sahroni menuturkan pemantau pekerja yang dilakukan tersebut agar setiap program atau pekerjaan yang dilaksanakan di Kabupaten Gunung Mas khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dapat berlangsung dengan baik dan hasil yang didapatkan sesuai dengan kontrak kerja yang sudah dibuat. Sehingga manfaat yang didapat oleh masyarakat itu dapat dicapai secara maksimal.
“Pada kesempatan ini kita pergunakan untuk melihat secara langsung hasil pekerjaan yang dilakukan dan kita coba melihat kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dan kita cocokan dengan administrasi yang sudah dilaporkan dan kemungkinan apabila ada kendala yang membutuhkan saran dan masukan, akan kita berikan saran dan masukan sehingga pekerjaan ini dapat berlangsung dan terlaksana dengan baik,” sebut Sahroni.
Untuk diketahui, pengerjaan konstruksi jalan Tewah-Batu Nyiwuh tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp17,49 Miliar Rupiah. (ale)
