PALANGKA RAYA – Mantan Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan Istrinya mantan Anggota DPR RI Ary Eghani menjalani sidang tuntutan kasus dugaan korupsi dan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Kapuas, di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Palangka Raya, Selasa 21 November 2023.
Tuntutan pidana dibacakan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin oleh Zaenurofiq, secara bergantian, terhadap sepasang suami-istri tersebut.
Dihadapan majelis hakim yang terdiri dari Achmad Peten Sili sebagai hakim ketua dan Muji Kartika Rahayu, Kusmat Tirta Sasmita, Darjono Abadi, serta Erhammudin, JPU KPK menegaskan bahwa Ben Brahim dan istrinya Ary Eghani terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi secara bersama-sama.
Dalam persidangan tersebut, JPU KPK memberikan tuntutan penjara selama delapan tahun empat bulan kepada Ben Brahim dan delapan tahun kepada Ary Eghani dalam perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi di Pemerintah Kabupaten Kapuas.
JPU KPK juga menuntut kedua terdakwa untuk membayar denda pidana sebesar Rp500 juta dengan sub sider kurungan selama enam bulan.
“Sebagaimana uraian yang termuat dalam surat tuntutan ini, maka kami berkesimpulan kedua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” katanya JPU.
JPU KPK juga menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada negara dengan nilai Rp8,8 miliar, dibayarkan selambat-lambatnya setelah putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap. Jika keduanya tidak membayar maka akan dilakukan penyitaan dan lelang aset kedua terdakwa untuk menutupi biaya pengganti.
“Jika memang kedua terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk mengganti uang pengganti, maka akan dipidana penjara masing-masing selama tiga tahun,” tambahnya.
Selain itu, JPU KPK juga menuntut agar Ben Brahim dan Ary Eghani dijatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan dipilih dalam jabatan publik baik sebagai calon kepala daerah ataupun calon anggota legislatif, selama lima tahun setelah masa penahanan selesai.
JPU KPK menegaskan, bahwa Ben Brahim selaku Bupati Kapuas bersama-sama dengan istrinya Ary Eghani telah terbukti didalam fakta persidangan, menerima uang ataupun hadiah dari Adi Chandra dan para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas, yakni PT Dwi Warna Karya (DWK) dan PT Globalindo Agung Lestarikan (GAL).
Ben Brahim dan Ary Eghani juga disebut-sebut dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Bupati Kapuas terbukti meminta-minta dan menerima sejumlah uang dari sejumlah kepala perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Kapuas, untuk kepentingan pribadinya, seperti untuk uang pembelian tiket, biaya pernikahan anak kedua terdakwa, dan biaya pencalonan sebagai peserta kontestasi politik.
JPU KPK menyebutkan, Ben Brahim S Bahat dan Ary Eghani didakwa dengan dua pasal perkara, yakni Pasal 12b juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya Pasal 12f juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999.
Setelah pembacaan tuntutan, majelis hakim memberikan waktu satu pekan bagi terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menyiapkan nota pembelaan atau pleidoi pada Kamis 30 November mendatang.
Penasehat hukum kedua terdakwa, Regginaldo mengaku, kecewa setelah mendengar tuntutan yang dilayangkan oleh JPU KPK kepada kedua kliennya tersebut. Ia berpendapat bahwa tuntutan yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta persidangan.
“Kalau kita melihat fakta-fakta persidangan sebelumnya itu, tidak dapat membuktikan klien kami yakni Ben Brahim S Bahat dan Ary Eghani terbukti sesuai dengan dakwaannya,” katanya.
Regginaldo menjelaskan, bahwa pihaknya akan menjawab seluruh tuntutan yang disampaikan oleh JPU KPK kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Palangka Raya, dalam pledoi atau pembelaan di persidangan selanjutnya.
“Tentunya kami akan kita jawab di pledoi. Karena uraian yang disampaikan tadi, bagi kami ada yang tidak berdasarkan fakta-fakta para saksi. Kami akan jawab secara detail pada pledoi dalam persidangan berikutnya,” tandasnya. (Syauqi)
