KUALA KURUN – Kepala daerah terpilih di Pilkada serentak 2018 dan dilantik pada tahun 2019 akan dapat menjabat hingga bulan Mei 2024, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 143/PUU-XXI/2023 tentang masa jabatan kepala daerah.
Adanya putusan itu, setelah beberapa kepala daerah yang merasa masa jabatannya dipotong hingga 31 Desember 2023 akibat dari adanya pemilihan umum (Pemilu) serentak pada tahun 2024 telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, jabatan kepala daerah pada Pilkada serentak tahun 2018 dan dilantik pada tahun 2019 akan diperpanjang hingga bulan Mei 2024 atau genap lima tahun masa jabatan.
Dalam putusan Ini, bupati dan wakil bupati Gunung Mas, gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah serta kepala daerah lainnya di seluruh Indonesia, termasuk dalam keputusan tersebut.
Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong, mengungkapkan rasa senangnya atas keputusan tersebut, karena hal ini membuat dirinya dan wakilnya dapat menyelesaikan program-program mereka seperti yang telah direncanakan sebelumnya.
“Artinya saya dengan ibu wakil (Efrisia L.P Umbing), ada waktu lima bulan lagi untuk menuntaskan program dan visi misi kita demi mensejahterakan masyarakat Kabupaten Gunung Mas,”ungkap Jaya Samaya Monong belum lama ini.
Dengan adanya putusan tersebut, mereka tidak perlu lagi mengakhiri masa jabatan pada 31 Desember 2023, karena keputusan Mendagri memungkinkan mereka melanjutkan masa jabatan mereka secara penuh hingga Mei 2024.
“Masa jabatan kepala daerah tidak boleh terpotong dan harus tuntas. Dengan keluarnya keputusan ini, saya bersama ibu wakil dapat terus melanjutkan program yang ada hingga tuntas,”tuturnya.
Orang nomor satu di bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau ini menekankan bahwa, ada beberapa hal yang dapat dilakukan setelah keputusan diumumkan. Salah satunya adalah percepatan serapan anggaran tahun 2024 agar berjalan maksimal.
“Untuk mempercepat pembangunan di masa depan, kami berharap mendapatkan dukungan dan masukan dari seluruh elemen masyarakat Kabupaten Gunung Mas, sehingga kedepannya, saya bersama ibu wakil bisa menuntaskan program dan visi misi kita dalam membangun Kabupaten Gunung Mas yang kita cintai ini,” harap Jaya Samaya Monong.
Dalam keputusannya, Mendagri menunjukkan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023, yang memberikan norma baru atas ketentuan pasal 201 ayat (5) UU 10/2016, menyatakan bahwa kepala daerah baik itu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang terpilih pada Pilkada serentak 2018 dan dilantik tahun 2019 menjabat sampai dengan 31 Desember tahun 2023.
Dimana, dalam putusan tersebut ditetapkan bahwa masing kepala daerah akan memegang jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati satu bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024.
Dalam surat edarannya, Mendagri menyampaikan bahwa pengisian penjabat kepala daerah akan dilakukan pada saat akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada daerah masing-masing sepanjang tidak melewati satu bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Ale)
