Penanganan Kasus Dugaan Ketidaknetralan ASN akan Menjadi Tolok Ukur Bawaslu Menjalankan Fungsinya

SAMPIT – Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Sihol Parningotan Lumban Gaol menegaskan masalah pelaporan ketidaknetralan ASN akan menjadi tolok ukur sejauh mana Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melaksanakan fungsinya dengan baik dan benar.
“Dari masalah ini, kita akan bisa melihat, Bawaslu bisa melaksanakan fungsinya dengan baik dan benar, apakah mereka bisa bekerja profesional tanpa merasa dipengaruhi oleh kekuatan lain atau justru sebaliknya,” kata Gaol, Selasa 30 Januari 2024.
Ia menyampaikan jangan sampai pelaksanaan Pemilu kali ini mendapatkan predikat jelek di masyarakat.
Semua berharap agar Pemilu kali ini khususnya di Kotim agar mampu mendapatkan anggota legislatif yang handal dan bermoral serta memiliki integritas yang baik.
“Kejadian ini juga perlu diproses secara profesional agar kedepan menjadi pelajaran berharga bagi penguasa dan para ASN agar bisa bertindak secara adil, jangan sampai ada kecurangan,” tegasnya.
Sehingga dengan demikian maka nantinya lahirlah politisi-politisi yang baik untuk kemajuan daerah dari Pemilu yang jujur dan adil.
Diberitakan sebelumnnya empat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan satu Calon Legislatif (Caleg) di Kabupaten Kotim dilaporkan ke Bawaslu setempat, ASN ini dilaporkan karena diduga melanggar netralitas.
“Saya melaporkan netralitas ASN yang terjadi di dapil I Ketapang, karena ada salah satu caleg yang hadir pada saat penyerahan bantuan sosial dari pemerintah itu sendiri,” ujar Pelapor Nurahman Ramadani, Senin 29 Januari 2024.
Mantan Komisioner Bawaslu Kotim ini menyampaikan ada empat ASN dilaporkan yakni Camat berinisial Ip, Lurah berinisial MJ, Kepala Dinas inisial MDT, Kabag inisial KW dan satu Caleg Dapil I inisial AAN.
Dijelaskan bahwa kronologis kejadianya pada Senin tanggal 22 Januari 2024, bertempat di Mesjid Jalan Ir H Juanda 30 Sampit, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang pada kegiatan penyerahan bantuan Fardu Kifayah dan Alat Bantuan Pemadam Kebakaran.
Sementara itu Komisioner Bawaslu Kotim Dedy Irawan menyampaikan laporan tentang dugaan ketidaknetralan oknum ASN sudah diterima dan akan ditindaklanjuti untuk dilakukan proses kajian awal, selama dua hari. (Nardi)
baca juga ...  Direktur PT Loeh Raya Perkasa dan BWS Bungkam Terkait Dugaan Tagihan Rp577 Juta Proyek Irigasi Belum dibayar
Bagikan:
Berita Populer